Metropolis

Tuntutan Ribuan Buruh Batam ke Gubernur Kepri: Masukkan Kekurangan Bayar UMK 2021 ke UMK 2022

 

batampos.co.id – Ribuan buruh di Kota Batam kembali melakukan aksi unjuk rasa di Temenggung Abdul Jamal, Mukakuning, Senin (6/12/2021).

Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB), Muhammad Herman, mengatakan, permintaan buruh di Kota Batam hanya bersifat normatif. Gubernur, kata Herman, tidak bisa menetapkan UMK tahun 2022 sebelum UMK 2021 selesai.

F. Cecep Mulyana/Batam Pos
Ribuan buruh memadati Jalan Ahmad Yani, Mukakuning, saat melakukan aksi long march dan konvoi menuju lokasi unjuk rasa di Temenggung Abdul Djamal, Senin (6/12).

”Karena UMK 2021 sudah jelas putusan pengadilan. Baik itu PTUN Tanjungpinang atau PTUN Medan. Bahwasanya, ada kekurangan bayar untuk UMK 2021 sebesar Rp 114 ribu,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, gubernur harus menaikkan UMK 2021 sebesar Rp 114 ribu, kemudian setelah itu baru menaikkan UMK 2022. Kata dia, buruh di Kota Batam tetap menghormati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai penentuan upah tahun 2022. Namun, di Kepri, mereka menuntut gubernur mengeluarkan kebijakan penyesuaian UMK 2021.

”Karena sudah jelas hukumnya dan aturannya. Ngapain lagi gubernur lanjut ke kasasi. Ini kan menjadi polemik. Sedangkan kasasi ini saja, kemungkinan besar putusannya 2022. Sudah ganti tahun,” katanya.

Sehingga, sambung dia, buruh di Kepri saat ini menunggu kepastian dari gubernur dalam menyelesaikan UMK 2021, baru setelah itu menetapkan UMK 2022. Dimana, UMK 2021 terdapat kekurangan bayar sebesar Rp 114 ribu.

Ia melanjutkan, jika permintaan mereka tidak ditanggapi gubernur, pihaknya akan terus melakukan aksi hingga lima hari ke depan atau hingga Jumat (10/12) nanti. Ia berharap, gubernur bisa menemui buruh agar tidak terjadi kerusuhan di Kepri khususnya di Batam.

”Kami menganggap Batam ini bukan Kepri. Kenapa susah sekali gubernur menemui kita. Yang diminta buruh ini bukannya minta di luar aturan. Kita hanya minta kurang ba­yar tahun 2021. Sehingga, UMK 2022 tersebut kekurangan bayar 2021 ditambah kenaikan sesuai PP 36,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan penetapan UMK 2022 apakah akan dilanjutkan ke PTUN seperti UMK 2021, buruh masih pesimistis. Sebab, di 2021, tuntutan mereka sudah dikabulkan karena sesuai dengan PP 78/2015 dibandingkan SK Gubernur.

”Ternyata di PTUN Tanjungpinang sudah dikabulkan seluruhnya permintaan kami,” katanya.
Gubernur juga melakukan banding ke PTUN Medan atas putusan itu. Dimana, PTUN Medan juga mengabulkan permintaan buruh dan kemudian dilanjutkan kasasi oleh gubernur.

”Jadi kalau kita masuk lagi ke ranah yang sama, seperti itu akan yang terjadi. Sampai saat ini belum ada ke sana (gugat keputusan UMK Batam 2022 ke PTUN). Jadi, teman-teman lebih ke aksi,” ujar pria yang juga menjabat Sekretaris SPSI ini.

Ia menambahkan, aksi yang dilakukan lima hari ke depan ada tujuh tempat dengan sasaran mendapat perhatian gubernur. Ia menerangkan, aksi yang dilakukan di Temenggung Abdul Jamal kemarin, dilakukan untuk mencegah kemacetan. Sehingga jika aksi dilakukan di Graha Kepri yang juga kantor gubernur di Batam, dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan.

”Jangan sampai pengendara lain terganggu. Harapan kami gubernur mau menemui kami. Permintaan kami simpel saja, kurang bayar tahun 2021 sebesar Rp 114 ribu ditambah sesuai aturan PP 36 yang naik Rp 35 ribu. Jadi, Rp 114 ribu ditambah Rp 35 ribu. Jadi sekitar Rp 150 ribu,” imbuhnya. (*)

 

 

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : RATNA IRTATIK