Pro Kepri

Dibeli Rp 1,2 Miliar tapi Tidak Pernah Digunakan, Jaksa Lirik Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Rapid Test PCR di RSUD Bintan

Kajari Bintan, I Wayan Riana. F.Slamet Nofasusanto

batampos.co.id- Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bintan melirik dugaan tindak pidana korupsi dalam perencanaan dan pengadaan alat medis untuk layanan pemeriksaan Rapid Test PCR (RT-PCR) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan yang berlokasi di Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Sebabnya, sejak awal pengadaan tahun 2020, alat yang dibeli Desember 2020 sekira Rp 1,2 miliar tersebut tidak pernah digunakan.

BACA JUGA: PCR di Kepri Belum Mampu Deteksi Covid Varian Omicron

Kajari Bintan, I Wayan Riana mengatakan, penyelidikan dilakukan karena alat medis untuk layanan pemeriksaan Rapid Test PCR di RSUD Bintan, tidak pernah digunakan.

Menurutnya, ada dugaan indikasi perencanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan alat medis untuk layanan pemeriksaan Rapid Tes PCR di RSUD Bintan tidak matang.

“Pertama perencanaan tidak matang, tapi apakah pembelian alat medis ini ada kelebihan pembayaran atau markup harga, kita akan selidiki, karena ada dugaan seperti itu, kita juga akan cek berapa sebenarnya harga alat medis Rapid Test PCR di luar sana,” kata Kajari.

Pemerintah, menurut Kajari, hanya melakukan pengadaan alat medis untuk layanan pemeriksaan Rapid Test PCR, tapi alat medis untuk pendukung layanan pemeriksaan Rapid Test PCR tidak diadakan.

“Ini yang mau kita cek, karena informasi yang masuk ke kami seperti itu. Jadi, kita akan melakukan penyelidikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi di sana,” ujar Kajari.

Menurut Kajari, alat pendukung yang tidak diadakan tersebut sangat penting untuk menjalankan layanan Rapid Test PCR di RSUD Bintan. “Kalau alat pendukung tidak ada, layanan pemeriksaan Rapid Test PCR tidak bisa dilakukan. Jadi, laporannya alat Rapid Test PCR ini belum pernah digunakan,” kata Kajari.

Sementara itu, Direktur RSUD Bintan, dr Benni Antomy mengatakan, RSUD Bintan akan membuka layanan pemeriksaan RT-PCR dalam waktu dekat ini. Menurutnya, usulan program ini sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2020 lalu.

“Dinas Kesehatan sudah menganggarkan untuk rehabilitasi gedung dan bahan habis pakai sejak kebutuhan pemeriksaan covid-19 semakin tinggi,” katanya.

Hanya sejalan waktu, Benni Antony mengatakan, terdapat beberapa kendala terkait belum operasionalnya layanan ini yakni pemenuhan standar ruang pemeriksaan RT-PCR, alat kesehatan pendukung dan bahan habis pakai medis.

Kendati demikian, dia mengatakan, tahun 2021 ini, RSUD Bintan kembali mengupayakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dana refocussing untuk penanganan covid pada RSUD Bintan yang difasilitasi oleh Pemkab Bintan pada Agustus 2021.

“Jadi dengan anggaran itu, RSUD Bintan akan berupaya melengkapi prasarana dan sarana seperti alat kesehatan, bahan habis pakai medis Sekaligus finalisasi  untuk gedung  pemeriksaan RT-PCR,” katanya.

Sehingga direncanakan, kata Benni, akhir bulan Desember 2021 pelayanan pemeriksaan RT-PCR di RSUD kabupaten Bintan bisa dilaksanakan.

Dikatakannya juga alat RT-PCR di RSUD Bintan sudah dilakukan uji fungsi secara standar dan sedang dalam proses pengurusan izin operasional untuk legalitas dari pusat penelitian dan pengembangan kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Dengan dibukanya pelayanan pemeriksaan RT-PCR di RSUD maka otomatis akan meningkatkan pelayanan penunjang pemeriksaan Covid-19.

“Sebelumnya setiap pasien yang mau kita SWAB PCR kita ambil sampelnya lalu kita kirim ke BTKL Batam, setelah itu dalam waktu kurang lebih 2 minggu dikirimkan kembali hasilnya ke kita,” jelasnya.

Dikatakannya, rencananya pembukaan pelayanan pemeriksaan RT-PCR ini dibuka bukan hanya untuk pasien RSUD Bintan saja tetapi untuk masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan penunjang ini.

“Bicara tarif pemeriksaan akan disesuaikan dengan edaran/peraturan yang berlaku tentang batas tarif pemeriksaan RT-PCR,” tukasnya. (*)

 

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO