Nasional

Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen dari APBD

batampos.co.id – Pemerintah daerah (Pemda) dituntut berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan. Pasalnya, dalam lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai maksimal yang diperpekanankan hanya 30 persen dari APBD menyusul disahkannya UU HKPD.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman. (realitarakyat.com)

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, norma pembatasan belanja pegawai patut diapresiasi. Pasalnya, pembatasan tersebut akan membuat daerah lebih produktif.

Selama ini, lanjut dia, ada banyak daerah yang menghabiskan anggaran rutin pegawai hingga mencapai 50 sampai 70 persen dari total APBD. Imbasnya, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim. “Menurut kami cukup progresif. Karena kalau melihat apa yang terjadi di daerah itu tampaknya sangat tidak realistis,” ujarnya, Rabu (8/12).

Meski dalam praktiknya tidak mudah, Arman menilai perubahan tersebut harus dilakukan. Yang utama adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berdasarkan pantauan KPPOD, kerja birokrasi di daerah masih banyak yang tidak efisien.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) misalnya, Arman melihat banyak yang birokrasinya gendut. Di sisi lain, sistem merit sistem tidak berjalan maksimal sehingga besarnya birokrasi kerap tidak diikuti SDM yang andal dan berkualitas. “Kita masih membutuhkan reformasi birokrasi,” imbuhnya.

Ke depan, dia mengusulkan agar rekrutmen CPNS dilaksanakan seleksif. Selain itu, untuk menekan pengeluaran, rekrutmen tenaga kontrak juga bisa diminimalisir.

Selain SDM, reformasi birokrasi juga perlu menyasar sistem. Misalnya dengan memasifkan digitalisasi yang bisa memangkas banyak kebutuhan hingga penyesuain sistem tunjangan. “Tunjangan saya kira tetap diberikan, tapi dengan sistem insentif disinsentif. Tunjangan diberikan ketika ASN menunjukkan kinerja,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, Arman juga menilai aspek lain yang bisa diefisiensi adalah perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi jarak jauh, Arman berpendapat perjalanan dinas bisa dikurangi.

Reformasi tersebut, diakuinya, tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oleh karenanya, masa transisi selama lima tahun yang ditentukan UU HKPD harus dimanfaatkan. “Pemda harus menyiapkan proses perencanaan, melakukan roadmap lima tahun ke depan untuk memikirkan apa-apa yang bisa diefisiensikan,” jelasnya.

Pelaksana Harian (plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Fatoni, mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut turunan dari UU HKPD. Sehingga belum bisa menyampaikan strategi apa yang harus disiapkan daerah. “Kami akan bahas dengan Kementerian Keuangan dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Pos (grup Batam Pos) sempat berupaya menghubungi Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesa (APKASI). Namun mereka belum berkomentar terkait disahkannya UU HKPD.

Sedang anggota Panja RUU HKPD, Ela Siti Nuryamah, memandang, RUU HKPD bisa memperkuat semangat desentralisasi fiskal. Selain itu, kualitas belanja negara juga diyakini bisa lebih baik. “RUU HKPD ini menjadi milestone bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah melalui skema transfer ke daerah (TKD) serta perbaikan kualitas belanja negara melalui komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Ia menuturkan, RUU HKPD merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi ini kemudian dilakukan beberapa perbaikan di antaranya menyeimbangkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances) melalui perbaikan instrumen dan bagi hasil.

Selain itu juga dilakukan perbaikan terhadap ketidakseimbangan hubungan antarpemerintah daerah (horizontal imbalances) melalui perbaikan skema dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

“Dalam UU HKPD hasil revisi ada banyak perbaikan skema dana bagi hasil, DAU dan DAK yang muaranya adalah terjadinya pemerataan kualitas layanan publik yang lebih baik,” katanya.

Ela melanjutkan, dari sisi perbaikan kualitas belanja negara nantinya diharapkan juga terjadi perbaikan signifikan. Sebab, dilakukan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Untuk belanja daerah diatur minimal 40 persen untuk belanja infrastruktur dan untuk belanja pegawai dibatasi maksimal sebesar 30 persen.

“Yang jelas ketentuan ini akan membuat ruang untuk belanja publik semakin besar dan manfaat yang diterima masyarakat akan lebih besar,” tuturnya. (*)

Reporter: JP GROUP