Pro Kepri

BPjamsostek Tanjungpinang Lakukan Kampanye Anti Korupsi, Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi

Kampanye antikorupsi yang dipelopori BPjamsostek Tanjungpinang

batampos- Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPjamsostek) cabang Tanjungpinang peringati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) dengan cara kampanye anti korupsi dengan tema satu padu bangun budaya antikorupsi.

Kepala Cabang BPjamsostek Tanjungpinang, Sri Sudarmadi didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan, Meta Oktarina dan Kabid Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dhona D. Anjaya menyampaikan kegiatan itu merupakan aksi nyata sebagai lembaga negara yang berkomitmen melawan seluruh bentuk korupsi di Lingkungan BPjamsostek Tanjungpinang.

BACA JUGA: Kepala Puskemas Sei Lekop, Bintan Ditetapkan Tersangka Korupsi Insentif Covid-19 Nakes

“Ini komitmen melawan segala bentuk tindakan korupsi baik internal maupun eksternal serta upaya satu padu membangun budaya anti korupsi,” kata Sri Sudarmadi, Kamis (9/12).

Penandatanganan fakta integritas anti korupsi yang diprakarsai BPjamsostek Tanjungpinang

Sri Sudarmadi menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Tanjungpinang bahwa berkomitmen melawan korupsi yang terjadi di internal maupun eksternal harus diawasi bersama, bahkan jika ada warga yang menemukan adanya korupsi baik dalam bentu gratifikasi atau yang lainnya silakan bisa dilaporkan.

“Silahkan laporkan kepada kami jika ada masyarakat yang melihat ada indikasi korupsi di internal kami,” terangnya.

Kampanye antikorupsi oleh BPjamsosetek Tanjungpinangsostek, hari anti kor

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas untuk menunjukkan komitmen dalam menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, tidak hanya dilakukan oleh manajemen tapi juga seluruh insan BPJamsostek.

“Untuk menjaga integritas dari seluruh insan BPJamsostek, pihaknya telah menerapkan berbagai mekanisme pencegahan,” terangnya.

Selain pakta integritas, seperti pelaporan pelanggaran atau Whistle Blowing System (WBS), pelaporan gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan langkah lainnya. (*)

 

Reporter : Peri Irawan