Metropolis

Gapensi Akan Gelar Rakercab

 

 

batampos – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Batam akan segera menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) pada akhir Januari 2022. Tema utama dari rapat kerja ini membentuk organisasi yang solid, sekaligus memberi masukan kepada pemerintah daerah, agar lebih melibatkan kontraktor kecil dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur.

F. rifki setiawan/.batam Pos
Pengurus Gapensi Batam berfoto bersama.

“Gapensi adalah asosiasi jasa konstruksi yang didirikan di Tretes, Jatim pada 1959, dan merupakan asosiasi jasa konstruksi terbesar dan tertua di Indonesia,” kata Sekretaris Gapensi Batam, Tarmizi, Kamis (12/9) di Batam Centre.

Tarmizi mengatakan bahwa Gapensi beranggotakan 50 ribu usaha kontraktor skala kecil hingga besar. Di Batam sendiri sudah eksis sejak 1993, dengan 200 anggota aktif. “Gapensi ini didominasi oleh usaha kecil sekitar 90 persen, sisanya kategori menengah.”

Ia mengungkapkan bahwa anggota Gapensi banyak me-ngalami kendala, terutama dalam pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Sebabnya, karena tengah dalam masa transisi setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berlaku.

“Di Batam, anggota kami banyak yang kesulitan perpanjang SBU, maupun me-ngurus yang baru. Ini menjadi kendala, dan kami tengah mencari solusi terbaik, agar bisa berikan masukan kepada pemberi kebijakan,” tuturnya.

Selain itu, ketentuan keharusan adanya peralatan milik sendiri oleh pengusaha jasa konstruksi dan tidak bisa menyewa peralatan, juga menjadi kendala bagi anggota Gapensi. “Semua kontraktor itu ada yang mencari dukungan untuk kerja. Saling mendukung satu sama lain,” ungkapnya.

Wakil Ketua Gapensi, Halomon Tampubulon, mengungkap, sejumlah problematika yang dihadapi. “Pertama, ketersediaan paket pekerjaan untuk perusahaan kategori kecil semakin sedikit. Kemudian persaingan usaha yang tidak fair, seperti persyaratan administrasi lelang yang tidak ramah kepada usaha kategori kecil,” tuturnya.

Selain itu, terdapat jumping harga penawaran, dimana munculnya harga penawaran tak wajar atau sangat rendah, dan diakomodir oleh panitia lelang. Juga, pandemi Covid-19.

“Konstruksi kecil diuntungkan sebenarnya dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 12/2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Dengan itu, kami bisa ikut lelang proyek pemerintah senilai Rp 15 miliar,” jelasnya.

Tapi, sulit mendapatkannya di Batam, karena proyek kecil di bawah Rp 15 miliar jarang ditemukan.

“Ketika pelelangan, kami dibatasi persyaratan sulit, ini jadi kuncian bagi kami. Dengan rakercab ini, kami mau audiensi dengan pemerintah. Dapat 15 persen saja dari nilai pro­yek, kami sudah senang. Selama ini, kontraktor kecil susah dapat akses ke pemerintah. Kami hanya minta pekerjaan dibagi merata, dilibatkan dalam penetapan harga satuan, agar eksis,” katanya. (*/adv)

 

Reporter : Rifki Setiawan