Pro Kepri

Jatah Dana Desa ke Kepri Merosot

Sardison

batampos-Jatah dana desa dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2022 mengalami pengurangan signifikan dibandingkan tahun 2021 lalu. Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2022, Provinsi Kepri mendapatkan bagian sebesar Rp209 miliar.

BACA JUGA: Kalau Terjadi Penyalahgunaan Dana Desa, Tidar: Mohon Maaf Kami Akan Turun

Pada TA 2021 lalu, Pemprov Kepri mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp276 miliar. Namun pada tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp69 miliar atau 24 persen. Anggaran sebanyak Rp209 miliar tersebut diperuntukan bagi 275 desa yang ada di lima Kabupaten di wilayah Provinsi Kepri.

“Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 24 persen. Namun kondisi ini, juga secara komulatif dialami semua wilayah di Indonesia,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison, Jumat (10/12) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, sesuai dengan target nasional, arah kebijakan dana desa tahun 2022 adalah untuk mendukung pemulihan perekonomian desa. Seperti penguatan program padat karya tunai dan jaringan pengaman sosial. Kemudian ada juga pemberdayaan UKM dan sektor pertanian di desa.

“Selanjutnya yang ketiga adalah peningkatan produktifitas dan transpormasi ekonomi desa melalui desa digital. Sedangkan yang keempat adalah pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan melalui peran BUMDes,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, untuk proses pencairan tahap I tentunya menunggu adanya Peraturan Bupati (Perbub). Karena itu adalah merupakan syarat mutlak dan sebagai rujukan bagi setiap Pemerintah Desa untuk menyusun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2022.

“Jika mengacu skema penyalurannya tahun ini, pencairan dilakukan dalam tiga kali. Pertama alokasinya 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan yang ketiga 20 persen. Atau tidaknya perubahan, masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” tutupnya.

Sementara itu, Pemerintah menetapkan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun untuk sekitar 74.000 desa pada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dalam pelaksanaannya nanti, terdapat 7 kebijakan dana desa yang akan diterapkan di 2022. Kebijakan dana desa tahun 2022 ini disampaikan dalam laman instagram Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pertama, perbaikan formula perhitungan dengan memperluas klaster alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk yang sebelumnya 5 klaster menjadi 7 klaster dan menurunkan nominal alokasi per desa. Kedua, penjaminan kriteria dan bobot, yakni dengan memperkecil porsi alokasi formula yang sebelumnya 31 persen menjadi 30 persen dan selisihnya digunakan untuk memperbesar porsi komponen alokasi kinerja dari 3 persen menjadi 4 persen.

Ketiga, perhitungan dan penetapan dana desa per desa oleh pemerintah dan disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes). Keempat, memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional di desa melalui program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan mendukung program ketahanan pangan dan hewani. Serta, penanganan peningkatan kesehatan masyarakat termasuk penurunan stunting dan penanganan Covid-19 di desa.

Keilma, kebijakan dana desa juga diperuntukkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, program TIK untuk peningkatan kualitas pelayanan desa, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Keenam, untuk memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan dana desa melalui peningkatan penyediaan kualitas basis data serta pemanfaatan dan evaluasi dana desa. Ketujuh, melanjutkan kebijakan pengenaan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan dana desa.

Selanjutnya, formula pengalokasian dana desa ini akan digunakan sebagai alokasi dasar yang diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk di desa yang terbagi dalam 7 klaster jumlah penduduk, sebagai alokasi afirmasi yang akan diberikan kepada kepala desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil 7,8,9, dan 10.

Selain itu, akan juga digunakan sebagai alokasi formula yakni dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa sebanyak 10 persen, angka kemiskinan desa 40 persen, luas wilayah desa 10 persen, dan tingkat kesulitan geografis desa sebanyak 40 persen. (*)

Jatah Dana Desa Provinsi Kepri
Daerah Tahun 2021, Tahun 2022                Jumlah Desa
Natuna Rp70,77 miliar, Rp50,95 miliar                   70
Anambas Rp66,02 miliar, Rp37,19 miliar                52
Karimun Rp45,75 miliar, Rp34,08 miliar                 42
Lingga Rp77,77 miliar, Rp58,56 miliar                    75
Bintan Rp40,71 miliar, Rp28,33 miliar                    36
Jumlah Rp276,39 miliar, Rp209,14 miliar               275

Sumber : DPMD Dukcapil Provinsi Kepri

Reporter: Jailani