Nasional

Korban Harus Mendapat Penanganan Prioritas

batampos – Mengawal proses hukum predator seksual Herry Wirawan atas kebejatannya dalam kasus pemerkosaan 21 santriwati di Bandung agar mendapat hukuman setimpal itu suatu keharusan. Namun, memastikan seluruh korban mendapat penanganan juga harus menjadi prioritas utama.

Ilustrasi pelecehan seksual. ( Dok. JawaPos)

Menurut Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pesantren) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) KH Abdul Ghofar Rozin, para korban yang sebagian besar di bawah umur, harus mendapatkan prioritas dalam hal recovery trauma. Kemudian, bagaimana upaya menjaga kesehatan jiwa mereka.

Selain itu, harus dipastikan pula privasi seluruh korban dari gangguan media dan publik. Mengingat, terkadang masih banyak yang belum berpihak pada korban. ”Harus menjaga pula keberlangsungan masa depan korban dan anak-anak yang dilahirkan akibat perbuatan pelaku,” tegasnya, Minggu (12/12).

Kendati demikian, ia tetap menuntut tindakan hukum tegas yang memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan. Selain itu, hukuman tersebut dapat menjadi yurisprudensi atas kejadian serupa.
Penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sendiri dinilainya sedikit telat. Sebab, banyak sekali pelecehan seksual di lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis agama.

Untuk mencegah kembali terulangnya kekerasan seksual (KS) di lembaga pendidikan, ia merekomendasikan agar bisa dibangun kesadaran mengenai hal ini. Kemudian, dikuatkan dengan regulasi khusus mengenai pencegahan KS.

”Regulasi itu sifatnya pendukung. Secara substansi lebih baik membangun kesadaran,” ungkapnya.

Senada, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar, pun mengamini banyaknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berasrama. Bahkan, sangat sering berulang.

Karenanya, KemenPPPA mengharapkan ada langkah pencegahan yang serius dari semua pihak, baik dari pengelola lembaga pendidikan maupun melibatkan pengawasan orangtua dan pihak-pihak lainnya. Setiap lembaga pendidikan dan pengasuhan, termasuk pesantren wajib memiliki dan menerapkan standar pengasuhan bagi anak yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Selain itu, harus diberikan pula orientasi kepada peserta didik untuk melindungi dirinya dari segala bentuk tindak kekerasan. ”Mereka juga harus diberikan akses untuk melaporkan segala bentuk perlakuan yang diterima,” ujarnya.

Orangtua pun diminta tak melepaskan tanggung jawab pengasuhan begitu saja ketika anak dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan berasrama. Mereka tetap mimiliki kewajiban yang sama.

”Kami mengharapkan orangtua turut mengawasi anaknya yang ditempatkan di lembaga pengasuhan atau pendidikan. Membangun komunikasi intens dengan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nahar menginformasikan, saat ini korban telah mendapat pendampingan dari Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Penanganan ini dikoordinasikan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat.

”Perhatian khusus diberikan untuk pendampingan psikososial agar anak korban pulih dan dapat kembali ke masyarakat,” paparnya.

Di samping itu, ia meminta semua pihak termasuk media berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta tidak memberi stigma kepada korban. Sebab, korban berhak mendapatkan perlindungan identitas diri atau privasi demi menghindari dampak-dampak buruk lainnya.

Terkait pelaku, Nahar meminta agar yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya atau hukuman maksimum. Terdakwa dapat diancam tambahan hukuman kebiri sesuai Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016.

“Kami mendorong penerapan hukuman yang tegas dan maksimum terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan sangat keji,” pungkasnya.

Terpisah, Reza Indragiri Amriel, Konsultan Lentera Anak Foundation, turut angkat bicara mengenai desakan hukuman kebiri bagi pelaku Herry Wirawan. Menurutnya, bila kebiri dianggap sebagai hukuman pedih, menyiksa, dan setimpal dengan kejahatan si predator jelas salah kaprah. Sebab, kebiri di Indonesia tidak diposisikan sebagai hukuman, melainkan perlakuan atau penanganan therapeutic.

”Jadi, bukan menyakitkan, kebiri justru pengobatan. Kalau masyarakat mau predator dibikin sakit sesakit-sakitnya, ya hukuman mati saja,” ungkapnya.

Namun, bukan berarti kebiri therapeutic itu tak mujarab. Dia mengungkapkan, kebiri semacam itu bisa menekan risiko residivisme. Tapi, perlu digarisbawahi, bahwa kebiri yang manjur seperti itu adalah kebiri yang dilakukan berdasarkan permintaan pelaku sendiri. Bukan keputusan sepihak dari hakim yang mengabaikan kehendak si predator.

”Kalau dia dipaksa kebiri, bersiaplah kelak menyambut dia sebagai predator mysoped. Pemangsa superbuas, superganas, itulah dia nantinya,” jelasnya.

Karenanya, harus jelas bagaimana proses rehabilitasi dan reintegrasi predator seksual ini nantinya.

Selain itu, dalam kasus oknum guru bejat Herry Wirawan, pakar psikologi forensic ini mengaku ada dua hal yang masih mengganjal. Pertama, mengapa pelaku tidak meminta para santri mengaborsi janin mereka. ”Padahal, lazimnya, kriminal berusaha menghilangkan barang bukti,” katanya.

Kedua, apakah selama bertahun-tahun para santri tidak mengadu ke orangtua mereka. Karenanya, walau dari sisi hukum kita sebut peristiwa ini sebagai kejahatan seksual, tapi dari sisi psikologi dan sosiologi ada tanda tanya mengenai tata nilai dan pola relasi apa yang sesungguhnya terbangun antara pelaku, korban, dan keluarga mereka.

Sementara itu, Kementerian Agama bermaksud melakukan investigasi pesantren dan madrasah menyusul kasus pelecehan seksual ini. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari legislator. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan bahwa memang diperlukan langkah tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Yandri pun menilai bahwa investigasi diperlukan untuk seluruh pesantren, untuk mendeteksi apabila ada kasus serupa. Selain itu, hasilnya berguna pula untuk menyusun mitigasi terhadap kasus-kasus semacam ini. “Investigasi menyeluruh dibutuhkan, tidak hanya di pesantren itu (Manarul Huda) saja,” jelas Yandri, kemarin. (*)

Reporter: JP GROUP