Pro Kepri

KPK Bantu Proses Penyelesaian Aset Hibah PT Antam dengan Pemko Tanjungpinang

Wali Kota Tanjungpinang, bersama Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Zulhidayat hadir saat rapat bersama KPK tentang penyelesaian aset hibah PT Antam, Senin (13/12). F, humas pemko

batampos– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu percepatan penyelesaian aset hibah lahan paskatambang PT Aneka Tambang (Antam) dengan Pemko Tanjungpinang. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi yang diselenggarakan secara daring pada Senin (13/12) kemarin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

BACA JUGA: KPK Periksa Mantan Gubkepri dan Mantan Walikota Tanjungpinang

Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) wilayah I Didik Agung Widjanarko mengatakan kalau masalah aset tidak selesai maka monitoring centre for prevention (MCP) tidak akan optimal, sehingga pihaknya berkepentingan untuk membantu menyelesaikan masalah aset tersebut.

“Di wilayah satuan tugas I Korsup, tidak hanya di Kepulauan Riau yang mengalami permasalahan aset tapi juga terjadi di Aceh, Jambi, Sumatera Utara juga ada walaupun tidak banyak,” kata Didik.

Didik menjelaskan pihaknya tentu berkepentingan agar lahan paska tambang yang seharusnya menjadi milik negara atau daerah dapat diamankan sehingga negara atau daerah tidak dirugikan, apalagi mengingat nilai aset tersebut sangat signifikan.

“Tim KPK juga akan terus berkoordinasi dan memonitor para pihak yang terkait agar penyelesaian permasalahan lahan paska tambang di Kota Tanjungpinang dapat dituntaskan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu Kepal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat juga selaku Ketua Tim Penyelamatan Aset menyampaikan, pada tahun 1998 sudah dilakukan serah terima kepada Pemerintah Tingkat II Kepri sesuai BAST nomor 08/BA/1998 tanggal 2 Maret 1998 seluas 243,57 hektar. Terdiri dari lahan paska tambang di Sei Jang IX, Bukit Pari, Penarik I, Penarik II.

“Hibah diberikan untuk keperluan pembangunan daerah dan perluasan Kota Tanjungpinang. Namun sampai saat ini seluruh aset tersebut belum diserahkan ke Pemko Tanjungpinang kecuali Balai Wartawan dan Stisipol Raja Haji,” kata Zulhidayat

Guna memulihkan aset hibah PT Antam, Zulhidayat melanjutkan, telah dilakukan beberapa langkah di antaranya pembentukan tim pemulihan aset hibah PT Antam, pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) oleh Wali Kota Tanjungpinang kepada Kepala Kajari Tanjungpinang (Kajari).

“Termasuk pengumpulan peta dan berkas-berkas pendukung, identifikasi awal lokasi bersama Kajari, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Antam dan Pemko Tanjungpinang serta rektifikasi peta pembebasan lahan PT Antam,” paparnya.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Antam dan VP PT Antam Fredy Utama menyampaikan, permasalahan hibah tersebut diawali sejak 2 Maret 1998 ketika PT Antam menghibahkan lahan paska tambang kepada Pemkab Kepulauan Riau yang saat ini Pemkab Bintan seluas 243,57 Hektare (Ha) di Kota Tanjungpinang saat ini.

Penyerahan hibah kedua pada 28 Juni 2004 sesuai BAST Tanah nomor 593.6/Pem/38 seluas 134,88 Ha. Kemudian sejak 2004 hingga sekarang masalah terus muncul karena sejak dihibahkan oleh PT Antam seluruh aset belum dapat dieksekusi.

“Sejak awal 2020 hingga saat ini telah beberapa kali diadakan pertemuan yang intinya untuk mengklarifikasi, mempertegas, mengidentifikasi, dan kalau bisa mengakui serta mencatat aset-aset hibah yang terjadi tahun 2004. pada Februari 2021 juga sudah dilakukan pengecekan lokasi,” ujar Fredy.

Saat pengecekan lapangan, lanjut Fredy, yang teridentifikasi hanya beberapa titik saja. Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan 28 Oktober 2021, karena tidak ditemukan dokumen asli dari Berita Acara Serah Terima (BAST) maka Pemko Tanjungpinang sudah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Antam untuk dapat melegalisir dari BAST tersebut.

“Dari sepuluh item bidang tanah yang coba ditelusuri kembali, kami menemukan 4 dari 10 bidang tanah ada alas hak aslinya, 5 hanya ada salinannya dan 1 tidak ditemukan baik dokumen asli maupun fotokopiannya,” papar Fredy. (*)

Reporter: Peri Irawan