Nasional

Tahun Depan, Terbitkan SBN hingga Rp 973 Triliun

batampos – Berbagai upaya dilakukan pemerintah sebagai sumber pembiayaan utang pada APBN 2022. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Riko Amir menyatakan bahwa hal itu dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN) pada tahun depan.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR, Riko Amir. (Instagram @ditjenpk)

Riko menyebutkan, pembiayaan terdiri atas utang dan nonutang. Melalui utang mencapai Rp 973,6 triliun. “Artinya bahwa selama 2022, pembiayaan melalui SBN atau pelaksanaan pinjaman dengan target net Rp 973,6 triliun,” tuturnya secara virtual kemarin (13/12).

Dia melanjutkan, sumber pembiayaan utang biasanya berasal dari domestik dan valuta asing. Menurut dia, pemerintah berencana menarik utang dengan porsi sekitar 80 persen dari domestik atau berdenominasi rupiah pada tahun depan.

“Sumber pembiayaannya adalah dari domestik dengan kisaran 80–82 persen dan valuta asing 18–20 persen,” imbuhnya.

Riko melanjutkan, SBN bruto akan ditawarkan melalui mekanisme lelang dan nonlelang. Porsinya adalah surat utang negara (SUN) sebanyak 69–72 persen serta surat berharga syariah negara (SBSN) sebanyak 28–31 persen.

Data DJPPR menunjukkan, porsi kepemilikan asing pada SBN turun secara gradual. Hingga awal Desember 2021, porsi asing berada di bawah 20 persen. Porsi asing diambil perbankan dalam negeri yang mengalami kenaikan menjadi 25,91 persen per 9 Desember 2021.

Selain perbankan, ada Bank Indonesia (BI) serta asuransi dan dana pensiun yang juga menambah porsi pada kepemilikan surat utang. “Sebelum pandemi, kepemilikan asing 40 persen dan sempat 41 persen, dan per hari ini hanya di bawah 20 persen,” imbuh Dirjen DJPPR Luky Alfirman.

Luky menjelaskan, turunnya porsi asing membuat kekhawatiran pemerintah menurun jika nantinya ada gejolak di pasar keuangan global. Selama ini, Indonesia selalu mendapat imbas apabila gejolak terjadi. “Jadi, kalau dolar (USD) makin sedikit, kita mengurangi eksposur kita dari risiko mata uang. Ke depan, kami ingin menurunkan currency risk,” jelasnya.

Pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2022 menyepakati pendapatan negara ditargetkan senilai Rp 1.846,1 triliun, sementara belanjanya Rp 2.714,1 triliun. Dengan angka tersebut, defisit APBN 2022 direncanakan senilai Rp 868,0 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (*)

Reporter: JP GROUP