Politika

KPK Sarankan Nol Presidential Threshold, Anggota DPD Ini Mengamini

Ilustrasi pilkada. (Dok. JawaPos)

batampos – Keberadaan presidential threshold menciptakan kepastian terjadinya mahar politik. Butuh bermiliar-miliar rupiah agar seorang calon bisa menangguk dukungan dari parpol.

Menurut anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha, situasi sedemikian sama artinya dengan menciptakan prakondisi politik berbiaya super tinggi. Di situ berpotensi muncul sumber-sumber pembiayaan yang sangat mungkin tidak wajar. Baik pada masa penjajagan ke parpol maupun setelah calon terpilih.

”Dalam situasi semacam itu, KPK pasti bakalan sibuk. Sehingga, ketimbang melihat pawai orang-orang masuk bui setelah pesta demokrasi, lebih baik dinolkan saja threshold itu,” ujar Abdul Rachman Thaha.

Senator ini menyatakan, dirinya tidak anti parpol. Tapi banyak contoh situasi yang membuat keyakinan kian menguat bahwa seleksi calon pemimpin melalui parpol justru laksana menyeleksi calon-calon narapidana korupsi.

Dia menjelaskan, hal itu seperti antitesis dari perkataan Ganis Harsono, seorang diplomat senior pada masa Bung Karno. Menurut Ganis, lanjut Abdul Rachman Thaha, dari sisi kecerdasan, BK sebagai tokoh kelas satu yang dikelilingi orang kelas tiga.

”Sistem threshold hari ini justru menciptakan situasi kebalikannya. Yakni melahirkan pemimpin kelas tiga yang dikerubungi politikus-politikus kelas satu. Habislah kepala si pemimpin dipegang, diputar-putar parpol dan politikus,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Dia menambahkan, saat ini harus bisa mengurangi ketergantungan pada parpol. ”Menolkan presidential threshold adalah cara yang bisa kita ambil untuk mengurangi bahkan meniadakan ketergantungan itu,” papar Abdul Rachman Thaha.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri sempat angkat bicara soal syarat ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi 0 persen. Saran tentang presidential threshold 0 persen karena berkaca dari kondisi-kondisi di daerah. Banyak yang mengeluhkan soal mahalnya biaya pemilihan umum yang kemudian jadi alasan untuk melakukan korupsi. (*)

Reporter: JP Group