Politika

PAN Nilai Presidential Threshold Harusnya Nol Persen

Ilustrasi pilkada. (Dok. JawaPos)

batampos.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan presidential threshold seharusnya tidak 20 persen, tetapi 0 persen. Pasalnya dengan angka 0 persen tersebut biaya politik menjadi rendah.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mendukung pernyataan Firli Bahuri yang menyebut presidential threshold harus ditiadakan. Pasalnya adanya presidential threshold malah akan membuat biaya politik di Indonesia mejadi mahal.

“Pasalnya dengan adanya presidential threshold, maka demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan biaya politik yang tinggi,” ujar Guspardi kepada wartawan, Rabu (15/12).

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini sudah seharusnya pilpres yang membutuhkan ongkos politik mahal dihilangkan. Pasalnya hal ini malah membuka peluang sponsor untuk mendanai si calon tersebut, tentunya ada timbal balik di belakangnya.

“Bisa dibayangkan, bila ada figur yang kredibel, berintegritas dan hebat mau maju menjadi calon pemimpin bangsa, tetapi tak punya dana yang memadai. Dan ini yang dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju dalam pemilihan presiden,” katanya.

Menurut Guspardi, setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodasi sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penerapan sistem presidential threshold terkesan sebagai upaya membatasi hak konstitusional rakyat dalam menentukan calon pemimpinnya. “Presidential threshold juga lari dari semangat reformasi, lantaran tidak membuka ruang demokrasi guna memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memilih mana calon yang terbaik tanpa perlu diatur dan diseleksi terlebih dahulu oleh mekanisme ambang batas,” tegasnya.

Karena itu, Guspardi menilai dengan dihapusnya aturan presidential threshold juga dapat menjadi salah satu jalan keluar guna mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

“Jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya disikapi dengan kegembiraan, justru menciptakan permusuhan yang berkepanjangan di antara anak bangsa,” tuturnya.

Setiap partai politik seharusnya di berikan hak konstitusionalnya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Bagaimanapun pengalaman kontestasi Pilpres 2019 lalu seharusnya bisa menjadi pelajaran penting bahwa penetapan presidential threshold telah mengakibatkan rakyat terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling berhadapann.

“Akibatnya terjadi berbagai pembelahan yang membuat terjadinya persekusi, timbulnya fitnah, merajalelanya hoaks, dan lain-lain. Lalu dilanjutkan dengan narasi-narasi yang menjatuhkan pasangan lawan atau kubu lawan. Sikap semacam ini dapat menciptakan konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Sebagai informasi, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan presidential threshold seharusnya tidak 20 persen, tetapi 0 persen alias tidak ada sama sekali. Firli meyakini dengan hilangnya presidential threshold ini akan langsung berimbas pada rendahnya biaya politik. Termasuk juga mengurangi korupsi di Indonesia.

“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak? parlemen treshold, president treshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah. Itu kalau kita ingin mengentaskan dari korupsi,” kata Firli. (*)

Reporter: JP Group