Metropolis

Gubernur: Kami Taat Aturan, UMK Batam 2022 Tetap Tak Bisa Diubah

Gubernu Kepri Ansar Ahmad.

batampos – Gubernur Kepri Ansar Ahmad  kembali menegaskan, Undang-Undang Nomor 11/202 tentang Cipta Kerja yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tentang Pengupahan, sudah jelas merumuskan bagi Kepala Daerah dalam menetapkan upah. Dalam hal ini, apabila ada Kepala Daerah (Gubernur, red) melewati kewenangan yang sudah ditetapkan, maka gubernur terancam sanksi tegas.

“Sanksi beratnya adalah Gubernur bisa diberhentikan. Saya rasa, Walikota Batam dalam menyampaikan rekomendasi juga merujuk pada regulasi tersebut,” tegas Gubernur saat ditemui usai pelantikan ketua Dewan Masjid Provinsi Kepri di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Batuaji, Rabu (15/12).

Ansar kembali menegaskan, pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan buruh. “Semalam (kemarin malam, red) saya sudah ketemu perwakilannya, karena itu sudah usulan dari Wali Kota, sudah kita tetapkan di SK Nomor 1373 Tahun 2021, maka itulah UMK kita saat ini,” bebernya.

Disinggung Gubernur bisa saja menetapkan angka (UMK) diluar dari usulan Wali Kota, Ansar kembali menegaskan, akan ada saksi yang diterima kepala daerah jika melakukan itu. Sebab, pemerintah pusat mengancam bakal memberhentikan secara permanen gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM) sesuai yang diatur di PP 36/2021.

“Kita juga sudah menyampaikan hal ini. Pemerintah daerah yang tidak menjalankan apa yang menjadi instruksi akan diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatannya. Jadi kami taat aturan,” ungkap Ansar.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sanksi itu diambil untuk memastikan program strategis nasional ihwal upah minimum dapat ditaati oleh setiap daerah.

Harapannya, kata Ida, penetapan upah minimum yang mengacu pada formula baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif bagi pengusaha.

“Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini,” kata Ida, Selasa (16/11).

Ida memerinci sanksi administrasi itu di antaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen. Adapun, landasan hukum dari sanksi itu tertuang dalam Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seperti diketahui, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menetapkan UMK Batam pada Tahun 2022 sebesar Rp 4.186.359, naik Rp 35.429 (0,85 persen). Angka ini sama atau seusai dengan apa yang diusulkan oleh Wali Kota Batam.

Sebelumnya, Buruh Kepri yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kepri menuntut beberapa hal kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pertama meminta Gubernur mencabut kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait UMP Tahun 2021 dan UMK Batam 2021, serta mendesak Gubernur mengikuti putusan PTUN Tanjungpinang dan PTUN Medan.

Poin kedua adalah merevisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022. Para buruh juga mendesak Gubernur untuk meletakan jabatannya, apabila tidak mampu melaksanakan asas-asa umum Pemerintah. (*)

Reporter: RENGGA YULIANDRA