Metropolis

Rekomendasi Wako Batam soal UMK Sesuai PP 36

Buruh terus memperjuangkan agar UMK Batam 2022 direvisi Gubkepri dari yang sudah ditandatangani

batampos – Kepala Dinas Tenaga (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, angkat bicara terkait pernyataan Kadisnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti bahwa rekomendasi Wali Kota Batam Rudi soal besaran kenaikan UMK Batam 2022 bersifat tidak mutlak, sehingga bisa diubah gubernur.

Magara pun menegaskan, karena rekomendasi Wako Batam itu sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sehingga mutlak harus ditetapkan sesuai rekomendasi itu. Jika diubah, maka gubernur bisa kena sanksi tegas karena melanggar UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 tentan Pengupahan, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pria yang juga ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kepri tersebut juga menegaskan, Bupati, Walikota, dan Gubernur harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena pada pasal 4 PP 36 tahun 2021 menyebutkan bahwa Kebijakan Pengupahan merupakan Program Strategis Nasional.

“Artinya, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat,” tegas Mangara, di Tanjungpinang, kemarin.

Mangara kembali membeberkan awal pembahasan UMK 2022, yakni melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Kemudian rekomendasi upah minimun Kabupaten/Kota diserahkan Bupati/Walikota Kepada Gubernur.

Kemudian, Gubernur meminta kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberi saran dan pertimbangan terhadap rekomendasi yang disampaikan Bupati/Walikota. Dalam hal ini, apabila rekomendasi Bupati/Walikota sudah mengikuti PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur agar sesuai dengan ketentuan itu.

“Kami di Dewan Pengupahan telah memberikan saran dan pertimbangan bahwa rekomendasi Bupati/Walikota yang disampaikan sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Atas dasar itu, Gubernur boleh menerbitkan SK UMK Tahun 2022,” ujar Mangara.

Berbeda jika penilaian dari Dewan Pengupahan Provinsi menemukan rekomendasi Bupati/Walikota tidak sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka Gubernur bisa mengembalikan rekomendasi Bupati/Walikota untuk segera direkomendasikan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tapi karena sesuai PP 36 Tahun 2021, maka Gubernur menerbitkan SK UMK Tahun 2022. Termasuk SK UMK Batam 2022 yang direkomendasikan Walikota Batam naik 0,85 persen,” ujar Mangara. (*)

Reporter: : JAILANI