Pro Kepri

Perda Perseroda BUP Disahkan, Segera Tunjuk Direksi Terpilih

Irwansyah

batampos-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri lewat sidang paripurna menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri, Kamis (16/12) Ketua Pansus Perseroda BUP, Irwansyah mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk menetapkan direksi terpilih.

BACA JUGA: Belanja Operasi Pemprov Kepri 2022 Capai Rp2,811 Triliun,  Gubernur Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri Tahun 2022

“Ranperda Perseroda BUP sudah ditetapkan menjadi Perda. Makanya, kita minta Gubernur segera menetapkan Direksi Perseroda BUP terpilih,” ujar Irwansyah, Kemarin di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri tersebut menegaskan, ditengah kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri yang sangat memprihatinkan, Perseroda diharapkan banyak untuk memberikan suntikan pendapatan bagi Provinsi Kepri. Menurutnya, Direksi BUP terpilih harus segera bekerja.

“Pemprov Kepri sudah mengeluarkan labuh jangkar dari sektor pendapatan tahun 2022 mendatang. Tentu ini butuh kreativitas dari BUP yang diharapkan sebagai tulangpunggung untuk memberikan nilai tambah PAD Provinsi Kepri,” tegasnya.

Ditambahkannya, dengan terbentuknya payung hukum ini, Perseroda BUP harus segera bekerja. Sehingga tidak ada alasan untuk adaptasi atau lainnya. Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, ditengah kondisi yang sulit ini, Perseroda BUP harus menjadi mesin penghasil PAD.

“Kita tidak bisa berharap banyak dengan PT. Pembangunan Kepri yang masih terbelit hutang. Namun kita berharap banyak dengan Perseroda BUP,” tutup Irwansyah.

Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan ia sudah menerima tiga nama hasil rekomendasi Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri. Menurutnya, direksi tersepilih akan ditetapkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Peseroan Daerah (Perseroda) BUP PT. Pelabuhan Kepri.

“Ya benar saya sudah menerima tiga nama yang direkomendasikan oleh Pansel Direksi BUP PT. Pelabuhan Kepri. Namun masih belum saya putuskan, karena masih menunggu rampungnya Perda Peseroda BUP PT. Pelabuhan Kepri,” ujar Gubernur Ansar.

Ditegaskannya, catatan-catatan yang diberikan oleh Pansel terhadap tiga nama tersebut tentunya menjadi referensi baginya dalam membuat keputusan. Lebih lanjut katanya, ia akan memilih orang-orang yang memiliki skill dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT. Pelabuhan Kepri. Karena perusahaan tersebut akan diberikan tanggungjawab besar kedepannya, yakni dalam hal pengelolaan labuh jangkar.

“Ada beberapa kreteria tentunya yang dibutuhkan. Dan itu juga sudah disampaikan dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Pansel,” jelas Gubernur.

Lebih lanjut katanya, keinginanya adalah menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin pencari uang bagi Pemprov Kepri. Baik itu BUP PT. Pelabuhan Kepri maupun BUMD PT. Pembangunan Kepri. Mantan Bupati Bintan tersebut menjelaskan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satu tulanggpungung yang diharapkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.

“Tentu kita terus melakukan evaluasi, apa yang kurang tentu akan kita perkuat. Sehingga BUMD milik Pemprov Kepri ini benar-benar bisa menjadi mesin penghasil PAD bagi Pemprov Kepri,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pansel Direksi PT Pelabuhan Kepri telah menetapkan tiga nama calon Direksi PT Pelabuhan Kepri yang dinyatakan lolos dalam tahap seleksi wawancara dan persentasi yang dilaksanakan pada, Sabtu (7/8) lalu. Sekretaris Pansel PT Pelabuhan Kepri, Novianto, menyampaikan, ketiga nama calon direksi tersebut yakni Awaluddin, Budi Revianto, dan Widrasto Dwi Guntoro. Ketiganya ditetapkan sebagai calon direksi PT Pelabuhan Kepri, berdasarkan Pengumuman Penetapan Calon Direksi PT Pelabuhan Kepri Nomor 34/PANSEL/2021 yang ditetapkan pada Selasa, 10/8/2021 lalu.

Sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BUP PT. Pelabuhan Kepri sudah mendapatkan penyertaan modal dari APBD Kepri senilai Rp25 miliar. Dari jumlah tersebut, BUP sudah menggunakaan anggaran lebih kurang Rp3 miliar. Sejauh ini, ada tiga jenis usaha yang dikelola. Pertama adalah Pelabuhan PLTMG Dompak. Kemudian pengelolaan area labuh Tanjungberakit, Bintan. Sedangkan usaha yang ketika berupa kerjasama pengelolaan Mv. lintas Kepri.

DPRD Provinsi Kepri menyetujui besarnya modal untuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri adalah sebesar Rp100 miliar. Dalam ketentuan Perda penyertaan modal tersebut, besarnya modal awal untuk BUP PT Pelabuhan Kepri akan dilakukan secara bertahap. Yakni akan dikuncurkan dalam tiga tahun anggaran. Pada ABPD-Perubahan besarnya anggaran tersebut adalah sebesar Rp25 miliar. Selanjutnya pada APBD tahun 2015, akan dikucurkan lagi sebesar Rp15 miliar. Namun sisa modal tersebut belum diserahkan oleh Pemprov Kepri sampai saat ini. (*)

Reporter: Jailani