Politika

Partai Nasdem: Tidak Relevan Presidential Treshold Jadi 0 Persen

batampos – Partai Nasdem DKI Jakarta menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri, yang menilai tingginya ambang batas pencalonan presiden sebagai tindakan pidana korupsi di kalangan pejabat. Apalagi, mahalnya ongkos politik saat ini menjadi sebab banyaknya korupsi.

Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggorojati. (Istimewa)

Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggorojati menilai, menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold menjadi 0 persen sudah tidak relevan.

Penghapusan presidential treshold akan berdampak pada distraksi program pemerintah akibat tidak adanya dukungan di parlemen, pasalnya pemerintah hanya akan fokus terhadap konflik politik di parlemen, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak efektif di implementasikan dan akan berpengaruh juga pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan sehingga diperlukan pemerintahan yang kuat untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah.

“Belajar dari pemerintahan sebelumnya, rendahnya presidential treshold menjadikan tidak sedikit kebijakan atau program pemerintah mendapatkan perlawanan bahkan penolakan dari DPR sehingga berpengaruh pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan, maka dari itu diperlukan presidential treshold setidaknya 15 persen agar kita memiliki pemerintahan yang kuat, Presiden tanpa parlemen yang kuat akan sulit membuat kebijakan yang kuat,” ujar Nurcahyo kepada wartawan, Sabtu (18/12).

Terkait pernyataan Firli yang menyebutkan mahalnya ongkos politik menjadi sebab praktik korupsi. Nurcahyo mengatakan Partai Nasdem memiliki gaya baru dalam berpartai yaitu dengan berpolitik tanpa mahar untuk memutus praktik politik transaksional dan korupsi.

“Partai Nasdem mengusung konsep berpolitik tanpa mahar, kami berusaha mencegah politik transaksional dan KKN melalui pendidikan politik dan peningkatan integritas di struktur internal partai dengan tidak meminta mahar kepada calon yang akan bertarung di Pileg maupun Pilkada,” katanya.

Politik tanpa mahar ini dibuktikan pada saat mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan berkoalisi tanpa syarat, begitu juga dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Saat Pilpres 2014 dan 2019, Partai Nasdem bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi dengan menerapkan prinsip koalisi tanpa syarat. Selain itu dalam Pilkada, Partai NasDem tidak meminta mahar politik dari calon kepala daerah yang akan mendapatkan surat rekomendasi dari partai. Pemberian dukungan Partai NasDem murni berdasarkan pemikiran dan diskusi yg matang juga menimbang dari hasil survei seraya meminta masukan dari para kader,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan berpolitik tanpa mahar menjadi napas perjuangan dari Gerakan Perubahan Partai Nasdem dalam demokratisasi di negeri ini dan menjadi modalitas bagi kesuksesan partainya dalam perhelatan Pemilu maupun Pilkada.

Sebagai informasi, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan presidential threshold seharusnya tidak 20 tetapi 0 persen alias tidak ada sama sekali. Firli meyakini dengan hilangnya presidential threshold ini akan langsung berimbas pada rendahnya biaya politik. Termasuk juga mengurangi korupsi di Indonesia.

“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak? parlemen treshold, president treshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah. Itu kalau kita ingin mengentaskan dari korupsi,” kata Firli. (*)

Reporter: JP Group