Pro Kepri

Pasir Hasil Pendalaman Alur Tidak Boleh Diekspor

Onward Siahaan

batampos-Meskipun sudah ditetapkan, namun Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri belum diterapkan. Kuat dugaan, penyebabnya adalah terkait hasil pendalaman alur yang tidak boleh diekspor. Dari informasi yang didapat di lapangan, ada pihak tertentu meminta adanya perubahan pasal dalam RZWP3K Provinsi Kepri. Pasalnya didalam Perda RZWP3K Provinsi Kepri tersebut menegaskan, bahwa hasil pendalaman alur (pasir laut) tidak boleh diekspor.

BACA JUGA: Ini Cara Pemprov Kepri untuk Pertebal Pendapatan Asli Daerah

“Informasinya ada permintaan dari pihak-pihak tertentu. Yakni, hasil pendalaman alur bisa diekspor,” ujar salah satu sumber di Tanjungpinang, kemarin.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RZWP3K Provinsi Kepri, Onward Siahaan mengatakan, memang didalam Perda RZWP3K Provinsi Kepri yang sudah ditetapkan pada Desember 2020 lalu, hasil pendapalaman alur berupa pasir laut tidak boleh dieksport.

“Dalam salah satu pasal yang kami susun, memang tidak boleh ekspor, hanya untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Onward Siahaan. Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri yang juga merupakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, pasir laut yang boleh ekspor adalah dari Zonasi Petambangan Pasir Laut yang sudah diatur dalam Ranperda tersebut.

“Namun terkait adanya permintaan perubahan pasal tersebut belum ada sampai ke kami. Yang jelas, untuk kepentingan pertambangan pasir laut sudah ada zonasinya di tiga daerah di Provinsi Kepri,” jelas Onward.

Belum lama ini, Onward juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri kreatif mendapatkan dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Jangan hanya bergantung pada dana dari pusat. Ia menyebutkan, potensi maritim di Kepri sangat besar. Termasuk potensi retribusi dari pasir laut yang nilainya bisa mencapai Rp 20 triliun.

Menurutnya, pasir laut di Kepri yang sudah dieksplorasi dan dihitung oleh pihak tertentu volumenya mencapai 1,9 miliar kubik. Ditambah spot yang belum dieksplorasi. Dan itu terletak di tempat-tempat yang tidak mengganggu biota bawah laut. Kebanyakan spot pasir laut itu berada di perairan Karimun.

”Di Batam itu ada beberapa spot-spot, tetapi paling banyak di Karimun. Dan pasir laut ini seakan tidak ada habisnya. Jadi kalau digali, pasir dari Laut Cina Selatan akan kembali membawa pasir ke sana,” ujar Onward.

Dikatakannya, saat ini pemerintah Singapura membutuhkan sekitar 4 miliar kubik pasir laut untuk menambah daratan mereka. Dimana setiap kubiknya di Singapura bisa dihargai sekitar 21-25 dolar Singapura. Menurutnya,
apabila memang pemerintah provinsi bisa mengembangkan ini, maka akan sangat luar biasa.

“Kalau setiap kubiknya bisa diambil sekitar 1 dolar saja dikali 2 miliar kubik, maka potensinya sudah bisa mencapai Rp 20 triliun. Ini sangat luar biasa,” jelas Onward.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, pasir laut sebagai salah satu komoditas ekspor. Mengenai hal ini, ia akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Karena Kepri saat ini, masih belum bisa mendapatkan pengelolaan labuh jangkar.

“Labuh jangkar masih belum ada kepastian untuk kita mendapatkan penambahan PAD. Sasaran lainnya yang kita harapkan adalah dibukanya kran ekspor pasir laut,” ujar Gubernur Ansar belum lama ini.

Mantan Legislator DPR RI tersebut menjelaskan, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan yang dibuka oleh Pemerintah Pusat. Atas dasar itu, pihaknya berinisiatif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait. Ia yakin, pasir laut yang berlimpah di Kepri bisa mempertabal pundi-pundi pendapatan daerah.

“Soal area tambang pasir laut juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, ekspor yang dilakukan juga dibatasi. Karena sifatnya pertambangan tidak bisa dilakukan secara terus menerus,” jelas Gubernur. (*)

Reporter: Jailani