Nasional

Kurikulum Prototipe Bakal Gantikan Kurikulum 2013

Mendikbudristek Nadiem Makarim. (dok Jawapos.com)

batampos – Istilah ganti menteri, ganti kurikulum sepertinya belum bisa dihilangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kini giliran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang muncul dengan kurikulum prototipenya.

Kurikulum ini sejatinya sudah dikembangkan sejak awal 2020. Lalu, sudah diujicobakan di sekitar 2500 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2021. Rencananya, tahun depan, kurikulum prototipe bakal diperkenalkan secara luas ke sekolah-sekolah lainnya.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, kurikulum ini tidak serta merta diwajibkan di tahun 2022. Keberadaannya masih jadi opsi, bukan sebuah keharusan.

”Untuk tahun ajaran 2022, sekolah akan diberi beberapa pilihan kerangka kurikulum. Yakni, Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau Kurikulum Prototipe,” tuturnya, kemarin (21/12).

Kebijakan ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya melakukan pemulihan pembelajaran yang terdampak selama masa pandemi Covid-19. Sehingga, nantinya, sekolah diperkenankan untuk memilih kerangka kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Kurikulum ini dirancang agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Siswa akan diberikan ruang lebih banyak untuk mengembangkan karakter dan kompetensinya. Materi atau kontennya lebih sedikit. Lebih difokuskan pada materi esensial saja. Dengan begitu, guru pun memiliki waktu lebih longgar untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif. ”Lebih banyak diskusi, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran berbasis problem atau projek,” papar pria yang akrab disapa Nino tersebut.

Kendati dibolehkan memilih mata pelajaran sendiri, namun dia memastikan, bahwa beban belajarnya sama dengan Kurikulum 2013. Hanya materi saja yang dikurangi dan lebih banyak pembelajaran berbasis projek yang bersifat kontekstual, kolaboratif, dan lintas mata pelajaran.

Dia mencontohkan, untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA). Kurikulum ini memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel. Karena itu, alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan bahasa, siswa kelas XI dan XII dibolehkan meramu sendiri kombinasi mata pelajaran sesuai minatnya. Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan, tanpa mengambil biologi. Kemudian, siswa boleh mengkombinasikannya dengan mata pelajaran IPS, bahasa, serta kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana karirnya.

”Nantinya, di kelas sepuluh semua siswa mendapat mata pelajaran yang sama. Kemudian, kelas sebelas dan dua belas, ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nino juga menegaskan bahwa nantinya pergantian kurikulum tidak akan serta merta. Tapi secara bertahap. “Jadi kami mengambil pendekatan yang bertahap dan berhati-hati dalam mengembangkannya,” tuturnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas menegaskan hal yang sama. Tak ada kebijakan ganti kurikulum di tahun depan.

”Di tahun depan tidak ada kebijakan kurikulum baru, tetapi kebijakan pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Dalam dua tahun ke depan, kurikulum ini akan terus dievaluasi sambil memperkenalkan kepada seluruh masyarakat,” paparnya.

Diakuinya, pandemi membuka peluang untuk menghadirkan inovasi dalam pembelajaran. Sebelumnya, Kemendikbudristek telah melakukan beberapa terobosan antara lain dengan menyederhanakan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Darurat dalam rangka pemulihan pembelajaran. Lalu, dalam waktu dekat akan ada opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran melalui kurikulum prototipe.

Menurutnya, pemulihan pendidikan melalui penerapan kurikulum prototipe perlu menjadi sebuah gerakan. Sebab, kurikulum ini dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi kebijakan kurikulum darurat yang disiapkan Kemendikbudristek. Ia pun mendorong penerapan kurikulum prototipe sebagai salah satu opsi/pilihan yang ditawarkan kepada sekolah untuk mengatasi dampak learning loss.

”Opsi itu menurut saya bagus. Yang paling tahu apa yang baik untuk siswa, itu sekolah dan guru. Biar guru-guru di sekolah yang berembuk,” ujarnya.

Namun, Agustina mengingatkan agar kebijakan tersebut harus diikuti oleh pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Perlu ada sosialisasi untuk kemudian menyerap masukan dari publik melalui diskusi dan lokakarya. ”Sehingga, nanti kita akan dapatkan formulanya yang paling tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi turut mengomentari rencana penerapan kurikulum baru. Dia menegaskan pemerintah perlu mengedepankan aspek keterbukaan dalam implementasi kurikulum baru itu. Dia mengatakan dalam menyusun kurikulum baru, Kemendikbudristek harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Khususnya kepada guru-guru dan sekolah-sekolah. Pelibatan pemangku kebijakan dalam pembuatan kurikulum baru ini menurut Unifah sangat penting.

Sementara itu dia menyoroti tata cara Kemendikbudristek dalam menyiapkan kurikulum baru tersebut. Unifah mengatakan seharusnya Kemendikbudristek mengajak sebanyak-banyaknya sekolah dan guru. Tetapi yang terjadi sekarang, uji coba atau pengenalan kurikulum baru hanya dilakukan di sekolah-sekolah penggerak saja.

Unifah mengatakan perlu ada keadilan. ’’Sekolah-sekolah penggerak diberi fasilitas dan sebagainya,’’ kata Unifah. Sedangkan sekolah lainnya banyak yang belum mendapatkan perhatian lebih. Dia menegaskan sekolah-sekolah swasta yang selama ini mengalami kendala keuangan, harus mendapatkan perhatian.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menuturkan Kemendikbudristek tidak perlu ribet-ribet mengubah kurikulum. Menurut dia selama ini pemerintah kurang serius dalam menata kurikulum dan pembelajaran. Menurutnya yang terpenting adalah para guru harus dilatih secara berkelanjutan. (*)

Reporter: JP Group