Nasional

Ikut PPS, Ungkap Harta Tak Bakal Dituntut Pidana

Ilustrasi pajak. (Dok Jawa Pos)

batampos – Pemerintah telah menetapkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021. Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, mengharapkan Wajib Pajak (WP) dapat mengikuti PPS karena program ini memiliki banyak manfaat untuk WP. Manfaat yang akan diperoleh wajib pajak lewat program ini salah satunya, wajib pajak terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data.

“PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta,” ungkap Neilmaldrin dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Desember 2021.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data artinya data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Neilmaldrin menyebutkan program ini pun diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP.

PMK 196 ini terbit pada 22 Desember dan resmi berlaku pada 23 Desember. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang resmi disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

UU HPP ini mengatur beberapa perubahan ketentuan dalam ketentuan perpajakan di tanah air. Salah satu yang diatur dalam mengenai program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty tersebut. (*)