Pro Kepri

APBD Kepri Defisit, Gubkepri Salahkan TAPD

batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menuding kesalahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri dalam menyusun target pendapatan daerah tahun 2021. Menurutnya, kesalahan tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp250 miliar.

“Ya benar, defisit Rp250 miliar. Karena penyusunan target pendapatan tahun 2021 tidak konservatif. Karena ada rencana-rencana pendapatan yang tidak pasti, namun dipaksakan,” ujar Gubernur Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/12).

BACA JUGA: Defisit, Pemprov Bakal Lakukan Tunda Bayar

Ditegaskan Gubernur, salah satu penyebabnya adalah labuh jangkar. Menyiasati hal itu, ia memutuskan tidak memasukan labuh jangkar dalam target pendapatan daerah tahun 2022 mendatang. Namun apabila dalam perjalanan, ada kabar baiknya. Maka akan dimasukan saat pembahasan APBD Perubahan TA 2022 nanti.

“Kondisi ini juga akan menyebabkan terjadinya tunda salur pada tahun 2022 nanti. Namun saya jamin, tahun depan tidak akan terjadi defisit anggaran,” tegas Gubernur.

Masih kata Gubernur, pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan pendapatan yang sudah masuk dalam proyeksi. Ia berharap semua sektor melebih target yang ditetapkan. Menurutnya, lebih baik menetapkan target yang sudah pasti, ketimbang membuat perencaan besar, tetapi jauh dari harapan.

Disinggung mengenai peminjaman dana sebesar Rp180 miliar di tahun 2022 apakah karena tidak peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah? Mengenai hal itu, Gubernur mengatakan kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

“Dana yang kita pinjam adalah untuk percepatan pembangunan daerah. Artinya, semua akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan strategis daerah,” jelas Gubernur.

Irwansyah

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan, ada dua penyebab terjadinya defisit anggaran. Pertama adalah labuh jangkar sebesar Rp200 miliar, dan kedua dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Rp50 miliar.

Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri tersebut juga mengaku heran, padahal Pemprov Kepri sudah melakukan tiga kali pengalihan anggaran. Namun masih tetap terjadi defisit. Menurutnya, dalam kebijakan pengalihan anggaran, Banggar hanya menerima penjelasan saja

“Pembahasan soal ini juga berlagsung alot pada sebelum dilaksanakan APBD Perubahan TA 2021 lalu. Dengan kondisi ini, sudah pasti terjadi tunda bayar dan akan menyebabkan APBD TA 2021 mendatang masih dibayang-bayangi defisit,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut.(*)

Reporter: Jailani