Opini

Upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada KPPN Batam

“Nilai Pemberantasan Korupsi Masih Jeblok’ demikianlah sebuah judul berita yang dimuat di Koran Batam Pos edisi Jumat 10 Desember 2021.
Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 180 negara yang di survey oleh Transparency International. Pemeringkatan ini dibuat berdasarkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diperoleh, skor IPK dimulai dari 0 yang berarti sangat korup sampai dengan 100 yang berarti sangat bersih. Untuk Taun 2020 Indonesia memperoleh skor 37, perolehan skor sebesar 37 mengindikasikan masih banyaknya korupsi yang terjadi.

Atas perolehan peringkat tersebut Presiden Republik Indonesia pada acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) meminta agar upaya pemberantasan korupsi disempurnakan dengan penekanan pada pemberantasan korupsi tidak boleh identik dengan penangkapan namun pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah; yakni melalui upaya pencegahan yang lebih fundamental.

Pemberantasan korupsi yang dapat mengobati akar masalah melalui upaya yang lebih fundamental adalah suatu hal yang semestinya sudah dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan. Akar masalah dari tindakan korupsi adalah perlunya peningkatan integritas dan budaya melayani pada lingkungan Instansi Pemerintah.
Sebagai langkah awal dalam upaya peningkatan integritas dan budaya melayani, hal yang pertama harus dilakukan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah telah menerbitkan PP 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Target dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah meliputi tiga sasaran hasil utama; yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya agar ketiga sasaran tersebut dapat segera tercapai dilakukanlah langkah konkret dengan dilaksanakannya program reformasi birokrasi pada Instansi Pemerintah melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada suatu Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung palaksanaan Pembangunan Zona Integrtas Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang kemudian telah diperbaiki sebanyak dua kali untuk menyesuaikan perkembangan jaman, perbaikan terakhir adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut, pada saat ini di wilayah Kota Batam telah banyak Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas. Salah satunya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam. KPPN Batam adalah merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu direktorat dibawah Kementerian Keuangan. Barangkali masih banyak masyarakat yang kurang mengenal peranan KPPN Batam pada suatu daerah, hal ini dikarenakan peran KPPN yang tidak langsung melayani masyarakat luas.

Salah satu tugas pokok dan fungsi KPPN Batam adalah menyalurkan keuangan negara yang menjadi beban APBN dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN di wilayah kerjanya. Sebagai gambaran untuk memudahkan masyarakat mengetahui peran KPPN pada suatu daerah, masyarakat bisa melihat apabila di daerahnya terdapat suatu proyek yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN maka pembayaran proyek tersebut dilakukan melalui KPPN.

Selain daripada kegiatan kegiatan yang bersifat proyek, KPPN juga membayar biaya-biaya yang bersifat rutin/operasional, seperti gaji ASN dan biaya biaya operasional lainnya untuk suatu kantor yang merupakan kantor Instansi Pusat. Dengan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas dapat kita pahami bahwa KPPN mempunyai peran yang sangat strategis. Mengingat perannya tersebut maka mutlak bagi KPPN Batam untuk dapat mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPPN Batam didahului dengan adanya Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 23 Februari 2017 yang dihadiri oleh undangan dari berbagai instansi yang ada di wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun, sebagai komitmen seluruh pegawai KPPN Batam dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi agar diketahui oleh khalayak.

Selanjutnya setelah dilakukan pencanangan KPPN Batam melaksanakan berbagai upaya sebagaimana telah diatur pada peraturan Kementerian PAN dan RB seperti yang telah disebutkan di atas. Setelah melalui berbagai upaya tersebut dan telah diaudit oleh Tim Pemeriksa Pusat dari Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2020 KPPN Batam berhasil meraih predikat WBK. Setelah berhasil meraih predikat WBK, KPPN Batam untuk Tahun 2022 akan berupaya untuk dapat meraih predikat WBBM.

Uraian di atas kiranya dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam pemberantasan korupsi, walaupun sampai saat ini peringkat IPK negeri kita masih menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dijalankan hasilnya masih jauh dari harapan. Sehingga untuk mempercepat tercapainya hasil upaya pemberantasan korupsi, peran masyarakat sangat diperlukan.

Dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB terkait pembangunan Zona Integritas masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan peran pengawasan, paling tidak sekarang masyarakat dapat melihat dengan mudah apakah suatu kantor telah mulai membangun Zona Integritas atau belum kalau sudah apakah sudah berhasil mendapat predikat WBK ataupun WBBM atau belum, pengawasan mudah dilakukan karena setiap kantor Instansi Pemerintah yang sudah mulai membangun Zona Integritas diharuskan mengumumkannya ke publik baik melalui media massa maupun dengan memasang papan tanda pembangunan Zona Integritas di depan kantor tersebut.

Peran masyarakat yang semakin meningkat dalam pengawasan tindak pidana korupsi diharapkan akan semakin meningkatkan integritas para pelaksana birokrasi, dengan demikian peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik dapat segera terwujud. *

Oleh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam