Nasional

TNI Dalami Penyelundupan PMI ke Malaysia

Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah. (msn.com)

batampos – Belum selesai dengan urusan tabrak lari berujung pembunuhan, TNI kembali terseret-seret pelanggaran hukum. Kali ini dalam kasus dugaan penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Gawatnya, praktik curang itu berujung hilangnya nyawa beberapa PMI. Itu terjadi setelah kapal yang mereka tumpangi karam dihantam ombak di Perairan Johor Bahru Malaysia pada 15 Desember lalu.

Dugaan keterlibatan personel TNI dalam penyelundupan PMI tersebut kali pertama diungkap oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Lewat keterangan yang mereka sampaikan, ada dugaan keterlibatan personel dari dua matra TNI. Yakni TNI AU dan TNI AL. Peran mereka, membantu memuluskan jalan para PMI untuk menyebrang ke Malaysia melalui jalur tidak resmi.

Atas dugaan keterlibatan personel TNI AU dan TNI AL itu, Mabes TNI AU (Mabesau) dan Mabes TNI AL (Mabesal) memastikan bakal melakukan pendalaman. Rabu (29/12) Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan bahwa instansinya sangat serius mendalami informasi tersebut. ”Dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder,” ungkap dia.

Indan menyebut, langkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan dan instruksi dari pimpinan TNI AU. ”Untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas,” terang perwira tinggi TNI AU dengan satu bintang di pundak tersebut. Dia memastikan, TNI AU tidak akan tutup mata atau tutup telinga bila ada personel Angkatan Udara yang terbukti terlibat seperti dugaan yang disampaikan oleh BP2MI. ”Sanksi hukum tegas sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Serupa, TNI AL juga mengambil langkah cepat untuk merespons informasi dari BP2MI. Kemarin Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Julius Widjojono menyampaikan keterangan berkaitan dengan pendalaman informasi tersebut. Dia tegas menyatakan, sanksi akan diberikan kepada siapapun personel TNI AL yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal itu. ”Saat ini kami masih melaksanakan koordinasi dan melakukan penyelidikan terkait tuduhan tersebut,” ujar dia.

Julius menyatakan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sudah menyampaikan, setiap personel TNI AL yang melanggar aturan pasti disanksi. Itu, lanjut dia, sudah menjadi prinsip. ”Bagi anggota (TNI AL) yang melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman, untuk menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi yang lain,” bebernya. Matra laut, tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya. Apalagi bila sampai mengakibatkan korban jiwa.

Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menuturkan bahwa penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan oknum TNI AU dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. “Keterlibatan rekan instansi lain didalami, tapi Polri fokus untuk penanganan di luar instansi tersebut,” terangnya kemarin di Komplek Mabes Polri.

Untuk kasus pengiriman PMI ilegal yang berujung kapal tenggelam, masih ditangani Polda Kepulauan Riau. Saat ini posisinya telah ditangkap dua orang tersangka dengan peran sebagai perekrut dan pengirim PMI ilegal. “Kemungkinan besar akan bertambah tersangkanya,” ujarnya.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, dua orang tersangka tersebut berinisial ABF dan JN. Dari keterangan keduanya, masih dilakukan pengembangan untuk mengetahui mastermind pengiriman PMI ilegal. “Dikejar semua, dari perekrut, penampung hingga pengirim,” ungkapnya.

Petugas juga bekerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia untuk bisa mengambil keterangan terhadap 13 WNI korban kapal tenggelam. Pengungkapan kasus ini tentunya harus bekerjasama dengan pemerintah Malaysia. “Kerjasama dengan penegak hukum Malaysia,” urainya.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan kapal tenggelam di wilayah perairan Malaysia. Kapal tersebut ternyata membawa 50 orang PMI ilegal, dari 50 orang tersebut 21 korban telah ditemukan meninggal dunia, 14 orang yang selamat, dan sisanya masih belum ditemukan. Dari 21 korban meninggal dunia, sebelas diantaranya telah dikembalikan ke keluarganya yang berada di Nusa Tenggara Barat, Cilacap, Riau dan Jawa Timur. (*)

Reporter: JP Group