Politika

Bahlil Minta Pilpres 2024 Ditunda, Demokrat Sebut Menyesatkan

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyesatkan dan tidak mengerti tentang konstitusi. (dok JawaPos.com)

batampos – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyesatkan dan tidak mengerti tentang konstitusi.

Hal ini dikatakan Syarief, lantaran Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan agar penyelenggaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Hal ini karena adanya dorongan bagi para pengusaha di Indonesia.

Syarief menegaskan, penyelenggaran Pilpres 2024 adalah amanat dari Undang-Undang (UU) Pemilu. Sehingga Bahlil seharusnya mengerti tentang hal tersebut.

“Pandangan ini sangat menyesatkan, ini menandakan dia (Bahlil Lahadalia-Red) tidak mengerti konstitsi di republik ini,” ujar Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/1).

Wakil Ketua MPR ini meminta kepada semua pihak untuk taat kepada konstitusi yang ada. Jangan sampai menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan amanat UU.

“Saya mengimbau kita semua itu taat konstitusi, kita sebagai warga negara betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya. (*)

Reporter: JP Group