Politika

Demokrat Minta Jokowi Awasi Manuver Menteri Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (dok stepres)

batampos – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berpesan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, agar jangan sampai menjerumuskan Presiden Jokowi, demi memperpanjang masa jabatan kepala negara. Pasalnya Presiden RI ke-2 Soeharto pernah dibisiki hal yang sama untuk memperpanjang masa jabatan di penghujung Orde Baru dengan alasan mengatasnamakan rakyat.

“Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Jokowi agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?” ujar Herzaky kepada wartawan, Rabu (12/1).

Karena itu, Herzaky meminta Presiden Jokowi harus mulai mencermati manuver para pembantunya tersebut. Jangan sampai terjerumus pada perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

“Presiden Jokowi harus mulai mencermati motivasi orang sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan atau tiga periode,” katanya.

Herzaky menuturkan, usulan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tersebut sama saja melawan keputusan Presiden Jokowi. Pasalnya sudah berulang kali Presiden Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan kepala negara.

Bahkan menurut Herzaky, Presiden Jokowi pernah mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan tersebut sama saja mempermalukan dan ingin menampar muka Jokowi.

“Jadi bisa hilang ini kewibawaan Presiden kalau pembantunya sudah mulai berani menentangnya,” ungkapnya.

Karena itu, Partai Demokrat meminta agar Presiden Jokowi untuk bertindak tegas melakukan teguran terhadap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tersebut. Pasalnya perpanjangan masa jabatan kepala negara ini mengkhianati amanah reformasi.

“Mungkin ada baiknya pula Presiden Jokowi mulai tegas dan berani menegur para pembantunya yang mendorongnya mengkhianati amanah dan cita-cita perjuangan reformasi 1998,” ungkapnya.

Demokrat juga meminta kepada para menteri untuk fokus saja dengan tugas dan kerja-kerjanya. Jangan lagi membuat stetment yang membuat kegaduhan publik.

“Jangan membuat gaduh dengan memberikan statemen-statemen yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya. (*)

Reporter: JP Group