Internasional

Jepang Perpanjang Larangan Masuk Warga Asing hingga Februari

ILUSTRASI Bandara Internasional Haneda di Tokyo sejak pembatasan warga asing diberlakukan. ( F Reuters)

batampos – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan perpanjangan larangan masuk bagi warga asing di Tokyo, Rabu (12/1/2022) pagi ini. Larangan ini berlaku hingga akhir Februari mendatang.

Sebelumnya, larangan itu telah berlaku sejak 30 November, setelah negara itu mengonfirmasi kasus pertama varian Omicron yang sangat menular dari virus korona. “Situasi infeksi terkait Omicron jelas berbeda di dalam dan luar negeri, sehingga kontrol perbatasan akan dipertahankan hingga akhir Februari,” ujar Kishida.

Skema ini awalnya direncanakan satu bulan. Dimana, warga asing terlarang masuk ke Jepang, sedangkan warga Jepang yang kembali dari luar negeri, diwajibkan karantina di fasilitas yang ditunjuk pemerintah. Tentu dengan jumlah terbatas. 3.500 per hari.

Di antara bisnis pariwisata, perjalanan dan ritel, beberapa sangat menganjurkan keseimbangan yang baik antara langkah-langkah penegakan perbatasan dan promosi kegiatan ekonomi.

“Kami merindukan langkah-langkah antivirus praktis serta promosi kegiatan sosial dan ekonomi pada saat yang sama,” kata Shinya Katanozaka, presiden ANA Holdings Inc., dalam sebuah pernyataan yang dirilis di tengah pengurangan drastis penerbangan internasional.

“Kami berharap (turis yang datang) akan kembali secepat mungkin, tetapi kami tidak dapat memperkirakan waktunya sama sekali,” kata seorang pejabat hubungan masyarakat dari sebuah perusahaan perjalanan besar.

Sebelum merebaknya infeksi virus corona, pusat perbelanjaan di Jepang telah menikmati kerumunan besar pembeli dari luar negeri yang didorong oleh liburan Tahun Baru Imlek pada bulan Januari dan Februari.

Saat ini, pusat perbelanjaan tersebut telah mengalihkan fokus mereka ke pembeli domestik untuk menghadapi masa-masa sulit.

Jepang juga telah melarang masuk kembali penduduk asing di negara yang telah berkunjung ke 11 negara, termasuk Afrika Selatan, dalam waktu 14 hari, tetapi itu akan mencabut pembatasan karena “pertimbangan kemanusiaan,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno. (*)

Reporter: JP Group