Metropolis

DPRD Batam: Penyelesaian Lahan Kampung Tua di Batam Mendesak

Ilustrasi Kampung Tua
Ilustrasi. Tugu Kampung Tua di Kota Batam. Foto: Dokumentasi Batam Pos

batampos – Penyelesaian persoalan lahan kampung tua di Batam belum tuntas hingga kini. Sengkarut utamanya, banyak lahan yang diusulkan untuk dijadikan kampung tua, ternyata telah diberikan Penetapan Lahan (PL) oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada kalangan pengusaha.

Sehingga, dari 37 usulan penetapan status lahan kampung tua, baru enam yang selesai legalitasnya.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Batam, Mulia Rindo Purba, mendesak Pemko Batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera menyelesaikan persoalan kampung tua di Batam.

Ia mengatakan, persoalan tersebut sudah berlarut-larut dan punya dampak luas terhadap kepastian tempat tinggal masyarakat, sekaligus terkait dengan kepastian dan kelangsungan investasi ke depan.

“Harusnya ini kesempatan emas Batam untuk menyelesaikan persoalan kampung tua, karena Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam,” ujar Rindo, usai Rapat Paripurna terkait Laporan Bapemperda atas Harmonisasi Ranperda Penataan Kampung Tua di Kantor DPRD Batam, Kamis (13/1/2022).

Ia mengatakan, persoalan kampung tua harus segera selesai karena dalam hal ini, masyarakat sudah lama menunggu kepastian.

Di sisi lain, ada kalangan pengusaha yang lahannya berpotensi bersinggungan dengan kampung tua, sehingga juga butuh kepastian untuk investasi.

“Saat ini masa emas Batam dipimpin satu nakhoda, harusnya dimanfaatkan agar persoalan kampung tua ini cepat selesai,” katanya.

Ia mengusulkan, semua pihak berwenang dalam penyelesaian persoalan kampung tua tersebut duduk bersama mulai dari Pemko Batam, BP Batam, Badan Pertanahan, dan pihak-pihak lainnya.

“Kalau persoalan ini tak selesai, sampai kapan Ranperda (Kampung Tua) ini ditunda terus. Tadi sudah diputuskan kembali ditunda 60 hari ke depan,” ungkapnya.

Rindo tak ingin persoalan tersebut berkepanjangan. Politikus Partai Gerindra itu berharap semua pihak terbuka agar persoalan ini menemukan titik terang.

“Kasihan masyarakat kita yang tinggal di kampung tua. Makanya harus cepat diselesaikan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Batam, Hendrik, melaporkan Ranperda Penataan Kampung Tua. Hadir dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Amsakar mengatakan, keputusan bersama dalam rapat paripurna disepakati penundaan selama 60 hari ke depan.

“Persoalan memang cukup kompleks, baik itu terkait antarregulasi, tentang kawasan, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), lokasi itu bersinggungan dengan yang lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku, pihaknya tengah menggesa penyelesaian 37 kampung tua di Batam.

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di Kampung Tua Tanjungriau, Sekupang, Kamis (2/9/2021) lalu.

“Mumpung ada Pak Wamen, saya sampaikan bahwa penyelesaian kampung tua ini tidak bisa sepihak, ada BP Batam, Pemko Batam, juga BPN (Badan Pertanahan Nasional),” katanya.

Ia mengungkapkan, beberapa persoalan kampung tua yang tak kunjung selesai akibat sudah ada PL yang dikeluarkan oleh BP Batam, sebelum Rudi menjabat Kepala BP Batam.

“Untuk menyelesaikannya harus melalui pengadilan. Namun, ada enam lokasi kampung tua (dilakukan pencabutan PL) yang sudah selesai melalu proses kekeluargaan,” katanya. “Contoh (Kampung Tua) Tanjungriau sudah selesai, dan sekarang bisa masuk program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh),” ujarnya. (*)

Reporter: Ratna Irtatik