Nasional

Larangan Ekspor Batu Bara Belum Dicabut

Menteri ESDM Arifin Tasrif,. (Raka Denny/Jawa Pos)

batampos – Pemerintah menegaskan hingga kini larangan ekspor batu bara belum dicabut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, larangan ekspor batu bara belum dicabut sebelum PLN memberi pernyataan resmi terkait krisis energi sudah berlalu.

‘’Kami menunggu statement dari PLN bahwa situasinya sudah bisa diatasi dan untuk itu memang kita akan secara parsial memberikan izin ekspor kembali,’’ ujarnya, kemarin.

Arifin menjelaskan, Adanya pencabutan larangan ekspor bukan berarti semua kran akan dibuka untuk perusahaan tambang batu bara. Kran akan dibuka secara bertahap dengan prioritas kepada perusahaan yang sebelumnya telah memenuhi kewajiban DMO 100 persen kepada PLN.

Sementara, untuk perusahaan yang nakal, Arifin mengimbau agar lebih dulu bisa memenuhi kewajiban DMO-nya sebelum pemerintah memberikan izin ekspor. ‘’Kita sudah membagi beberapa kategori berapa persen, berapa persen. Tentu saja sanksi disiplin akan kita terapkan dengan jelas,’’ katanya.

Arifin juga membeberkan alasan pemerintah melarang sementara ekspor batu bara. Pelarangan itu dipicu karena pasokan batu bara untuk PLN dan IPP menipis. Bahkan, jika tak ada pelarangan itu kecenderungan pasokan menuju nihil.

Mantan dubes RI untuk Jepang itu memerinci, 40 persen dari jumlah produksi batu bara nasional memenuhi spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik PLN. Produksi batu bara RI mencapai sekitar 600 juta ton. Dengan demikian batu bara bara yang memenuhi spesifikasi sekitar 240 juta ton.

Sementara, kebutuhan batu bara untuk pembangkit hanya sekitar 150 juta ton. Menurutnya, jika produsen batu bara memenuhi komitmen DMO, krisis tak akan terjadi.

‘’Prioritas utama adalah bagaimana bisa menjaga ketersediaan suplai listrik ini untuk masyarakat karena kebijakan DMO 25 persen betul-betul mandat yang harus ditaati,’’ jelas Arifin.

Seperti diketahui, untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah tengah mematangkan skema pungutan ekspor batu bara. Selama ini ekspor batu bara tidak dikenai pungutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak ada PLTU yang kekurangan pasokan batu bara.

Dalam skema baru itu, PLN tidak lagi membeli batu bara dengan harga yang dipatok USD 70 per metrik ton. Melainkan, PLN akan mengikuti fluktuasi harga pasar internasional yang nilainya sebesar USD 197 per metrik ton. Selisih harga yang harus PLN bayar kepada pemasok ini akan ditutup dengan dana hasil pungutan ekspor batu bara.

Adapun Badan Layanan Umum (BLU) akan dibentuk sebagai pemungut dan pengelola dana hasil ekspor itu. Skema serupa telah diberlakukan ke komoditas kelapa sawit dan dana hasil pungutan ekspornya kini pemerintah gunakan untuk membiayai operasi pasar menstabilkan harga minyak goreng yang sedang melonjak.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menuturkan, pembentukan BLU tersebut tidak akan mengganggu APBN. Menurutnya, mekanisme pendanaan BLU akan diserahkan kepada pengusaha. ‘’Kami telah mendesain mekanismenya dari pengusaha untuk pengusaha. Pemerintah hanya membantu agar terjalin koordinasi yang baik,’’ jelas pada diskusi virtual, kemarin.

Sementara itu, menanggapi mengenai skema BLU yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa pada prinsipnya asosiasi menyambut baik usulan skema BLU tersebut. ”Namun kami berharap usulan tersebut perlu dibahas secara komprehensif dengan melibatkan kementerian terkait dan pelaku usaha termasuk dengan pihak PLN,” ujarnya, saat dihubungi kemarin (12/1).

Hendra menambahkan bahwa usulan tersebut merupakan titik awal menyelesaikan permasalahan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN dan IPP. ”Paling tidak nantinya kami berharap tidak merugikan penambang dan PLN,” tambah Hendra.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsjad Rasjid menambahkan bahwa pengusaha mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah batu bara. ”Kami tentunya mendukung upaya pemerintah. Gotong royong antara pemerintah dan pengusaha diperlukan untuk bisa tak hanya membuat solusi jangka pendek, melainkan juga solusi jangka panjangnya,” tegas Arsjad.

Arsjad mengaku mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut larangan ekspor batu bara. Menurut dia, pembukaan kembali ekspor batu bara menjadi satu hal penting guna tetap menjaga reputasi Indonesia di mata internasional. ”Memang harus secepatnya kita membuka ekspor karena bagaimanapun kita harus menghargai semua kontrak-kontrak internasional sebagai reputasi Indonesia,” bebernya. (*)

Reporter: JP Group