Nasional

MUI dan DPR Minta Pemerintah Sediakan Stok Vaksin Halal yang Cukup

Ilustrasi vaksinasi Covid-19 (Jawa Pos)

batampos – Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan meminta agar pemerintah menyiapkan jumlah dosis vaksin halal yang cukup agar umat muslim di Indonesia dapat menggunakannya.

“Karena itu yang saya bilang Halalan Thoyiban, atas dasar itu sekali lagi saya ingin menginfokan kepada Pemerintah dan DPR RI kita mendorong menggunakan vaksin yang halal,” ujar Amirsyah, Rabu (13/1).

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2022, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada 234,8 juta jiwa dengan rincian 26,5 juta jiwa adalah anak-anak usia 6-12 tahun, sisanya 208,3 juta jiwa akan diberikan vaksin booster alias vaksin dosis ketiga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan, program vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat. Hal ini dipandang karena mengutamakan keselamatan rakyat.

Amirsyah juga mengatakan bahwa vaksin halal ini menjadi harapan yang dinanti oleh masyarakat Indonesia karena merupakan hajat bersama.

“Vaksin yang halal itu memang merupakan kebutuhan yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, Itu artinya kita melihat ini merupakan hajat kebersamaan dan jangan ditunda-tunda lagi,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera mengeksekusi atensi Presiden Jokowi sebelumnya terkait penggunaan vaksin halal Covid-19.

“Efektifitas vaksin dan kehalalan vaksin yang menjadi atensi pemerintah, jangan lagi pakai didiskusikan. Kementerian Kesehatan sudah semestinya melaksanakan apa yang menjadi perhatian Presiden,” kata Melki

Melki mengatakan Vaksin halal, sejak awal sudah menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian ulama, menjadi perhatian tokoh-tokoh muslim.

“Dan itu didengar betul oleh Presiden, Kemenkes tidak perlu membahas lagi, mendiskusikan lagi, penggunaan vaksin halal ini rumusannya dari Presiden, Kemenkes tinggal mengeksekusi,” ungkapnya.

Menurut Melki bahwa saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan bersih dari MUI. Selain itu, sudah mendapatkan ijin EUA dari Badan POM serta sudah lulus uji klinis untuk vaksin booster, yakni Sinovac dan Zivifax.

“Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maka cukup menggunakan dua merek ini, sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk booster masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

“Karena itu kami mendukung penuh apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada pembukaan Muktamar NU di Lampung mengenai penggunaan vaksin berlabel halal. Dengan catatan, vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara tetap jalan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Ahmad Himawan menilai apa yang dijelaskan oleh Jubir Kemenkes terkait masih digunakannya vaksin tidak halal, masih tidak melihat kepentingan rakyat yang lebih mayoritas.

“Jumlah jamaah umrah dan haji Indonesia dalam setahun itu hanya 600 ribuan. Sangat jauh kecil sekali dengan jumlah muslim keseluruhan di Indonesia yang harus lebih diprioritaskan,” tegas Himawan.

Menurut Himawan, dengan kemampuan produksi vaksin dalam negeri oleh PT. Bio Farma yang bisa mencapai 250 juta dosis setahun, ditambah lagi dengan kemampuan PT. Bio Zifivax yang bisa mencapai 360 juta dosis setahun, sehingga totalnya 600 juta dosis lebih, sedangkan kebutuhan vaksinasi 2022 hanya 300 juta dosis, seharusnya ini yang diprioritaskan.

“Daripada anggaran vaksinasi tahun 2022 ini sebesar 36 juta triliun dipakai untuk membeli vaksin yang belum mendapatkan fatwa halal, bagusnya anggaran tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan vaksin halal dalam negeri,” kata Himawan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tirmizi mengatakan pemerintah terus mengupayakan untuk menyediakan vaksin halal untuk masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim.

Namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya adalah terkait syarat keberangkatan umrah dan haji ke Arab Saudi yang meminta jamaah umrah dan haji menggunakan vaksin selain Sinovac.

Nadia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia masih sulit bernegosiasi dengan Arab Saudi, karena di sana persyaratannya sangat ketat. Mereka hanya mau menerima jamaah yang hanya divaksin menggunakan vaksin yang mereka mintakan yakni Moderna, Astra Zeneca, Pfizer, selain Sinovac. (*)

Reporter: JP Group