Pro Kepri

Mukhlis Gugat Pemprov Kepri dan BPN Bintan ke PN Tanjungpinang, Keberatan Penetapan Harga Ganti Rugi Lahan Jembatan Babin

Pemilik lahan yang terdampak pembangunan jembatan Batam Bintan di Tanjunguban, Mukhlis yang menggugat Dinas PUPRP Kepri dan BPN Bintan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang saat berada di lokasi lahannya. F.kiriman Urip Santoso

batampos– Seorang pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jembatan Batam Bintan (babin), Mukhlis menggugat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemprov Kepri dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Gugatan tersebut terkait keberatan penetapan harga ganti kerugian lahan untuk pembangunan jembatan Batam Bintan. Sidang perdana gugatan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (12/1) sekira pukul 10.00 WIB.

BACA JUGA: Jaksa Periksa Dua Kadis Pemkab Bintan, Terkait Pengadaan Lahan TPA di Tanjunguban

Mukhlis, warga Tanjunguban, Bintan ini menuturkan, masalahnya karena lahan miliknya di tepi jalan yang berlokasi di Kelurahan Tanjungpermai, Seri Kuala Lobam dihargai sekira Rp 300 ribu per meter, sedangkan lahan di seberang jalan dihargai sekira Rp 682 ribu per meter.

“Kalau kita dikasih Rp 300 ribu, yang di seberang jalan sana juga dikasih Rp 300 ribu kan adil. Kalau rugi kita sama rugi, kalau untung sama untung,” kata Mukhlis.

Tidak hanya itu. Selama ini Mukhlis sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk menimbun lahan tersebut.

“Kita harus keluar modal lagi untuk menimbun lahan setelah membell lahan itu, sudah 2.088 lori (muat tanah) untuk menimbun lahan tersebut, saya masih simpan notanya,” kata Mukhlis.

Mukhlis mengatakan, dirinya tidak akan menggugat jika lahan di seberangnya dihargai sama dengan harga lahan miliknya.

“Kalau di seberang jalan diganti Rp 300 ribu, saya diganti Rp 300 ribu, tidak sampai saya gugat, ngapain saya gugat,” katanya.

Bahkan beberapa lahan yang terkena dampak pembangunan jembatan Batam Bintan di jalan menuju ke arah Perumahan Lobam Mas Asri diganti rugi dengan harga lebih tinggi dari lahan milik Mukhlis.

“Jalan ke (perumahan) Lobam Mas itu, jalan ke dalam itu tidak ada yang Rp 300 ribu. Rp 500 ribu, Rp 560 ribu, (lahan) saya sendiri yang Rp 300 ribu. Ada apa? Saya pun binggung, salah itung mungkin,” kata Mukhlis.

Mukhlis berharap, gugatannya terkait masalah ini di PN Tanjungpinang dikabulkan.

Sementara kuasa hukum Mukhlis, Urip Santoso lewat saluran telepon mengatakan, kliennya mengajukan gugatan permohonan keberatan penetapan harga ganti kerugian lahan yang dilakukan tanpa musyawarah.

Masalahnya, kata Urip, dalam penetapan harga, lahan kliennya hanya dihargai Rp 300 ribu per meter, sedangkan lahan di seberangnya dihargai sekira Rp 682 ribu per meter. “Kok begini, disparitas harga kayak gini, emang ada apa,” kata Urip.

Urip juga menyebut, harga pasaran lahan di daerah lahan kliennya sekarang sudah berkisar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per meter.

“Tapi sudahlah, kalau mereka bilang NJOP Rp 700 ribu per meter. Sudahlah Rp 700 ribu per meter, tidak apa samakan saja (dengan harga lahan kliennya),” kata Urip menegaskan, tidak ada keinginan kliennya menghambat pembangunan jembatan Batam Bintan.

Tidak hanya itu, masih kata Urip, di lahan kliennya ada 15 kolam ikan produktif yang menghasilkan ikan siap jual.

Dari 15 kolam ikan, hanya 9 kolam yang terdampak pembangunan jembatan Batam Bintan. Namun, tidak masuk dalam komponen ganti rugi. Sedangkan ada warga lain yang lahannya terdampak pembangunan jembatan Batam Bintan, justru mendapat ganti kerugian atas kolam ikan.

Urip mengatakan, waktu gugatan hanya 30 hari hingga ke Makhamah Agung (MA). Karena itu, Urip berharap, dalam sidang di lapangan, majelis bisa tahu fakta sebenarnya.

“Mudah-mudahan hakim buka pikiran secara fakta, karena kami tidak mau juga keras tidak tentu arah atau menuntut sesuai dengan harga pasaran Rp 2,5 juta per meter, tapi pada kenyataannya tidak. Sudahlah kalau tanah di sana dinilai Rp 700 ribu per meter, pukul rata (dengan lahan kliennya) sudah,” tukas Urip.

Sekretaris Dinas PUPRP Provinsi Kepri, Rodi Yantari mengatakan, Dinas PUPRP Kepri sebagai tergugat kedua telah dikuasakan secara khusus kepada Jaksa Pengacara Negara Kejati Kepri.

Dalam sidang yang digelar tanggal 12 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pembacaan keberatan oleh kuasa hukum dari Mukhlis atau Maryulis. “Kita ikuti proses persidangannya,” kata Rodi.

Sementara Kepala BPN Bintan, Asnen mengatakan, pihaknya menerima gugatan yang dilakukan pemilik lahan yang keberatan dengan penetapan harga ganti kerugian lahan jembatan Batam Bintan.

BACA JUGA: Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong Dijadwalkan Bertemu di Lagoi, Bintan, Salah Satu Agenda Bahas VTL 

“Kita terima gugatannya ke pengadilan, silakan (mengugat) haknya masyarakat. Kan pengadilan (nanti) yang memutuskan,” kata Asnen, pihaknya telah menyerahkan masalah ini ke Kejati Kepri sebagai pengacara negara.

Asnen mengatakan, tidak masalah digugat masyarakat karena menurutnya jika pemilik lahan tidak cocok dengan penetapan harga, ada konsinyasi.

“Kalau tidak cocok, ada konsinyasi, kita ikuti aturan saja, tidak ada masalah,” kata Asnen. Terkait nilai, Asnen mengatakan, bukan dari kewenangan BPN. “Tidak ada kepentingan apa-apa, malah kepentingan masyarakat yang kita (lakukan),” kata Asnen.

Asnen mengatakan, pihaknya juga siap mengikuti putusan pengadilan. “Baru hasil putusan pengadilan lah, kita ikuti,” kata Asnen. (*)

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO