Internasional

Guru Protes Penanganan Covid, Setengah Sekolah di Prancis Tutup

batampos- Guru dan staf sekolah di Prancis turun ke jalan memprotes penanganan Covid-19 di sektor pendidikan, Kamis (13/1). Akibatnya, lebih dari setengah sekolah dasar di Prancis tutup.

BACA JUGA: Dituduh Transgender, Ibu Negara Prancis Marah Besar

Versi Kementerian Pendidikan, hanya 40 persen pendidik yang turun ke jalan. Namun, menurut salah satu serikat guru, Snuipp, jumlahnya mencapai 75 persen. ”Pemogokan itu menunjukkan keputusasaan yang tumbuh di sekolah-sekolah.” Bunyi rilis Snuipp seperti dikutip oleh Agence France-Presse.

Snuipp menjelaskan bahwa banyak siswa yang izin sakit. Sekolah sulit menggabungkan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka di kelas. Itu adalah demo guru terbesar di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Guru dan staf sekolah di Prancis mogok kerja, Kamis (13/1). Mereka turun ke jalan memprotes penanganan Covid-19 di sektor pendidikan. f.The Straits Times

Aksi tersebut bisa memengaruhi reputasi Presiden Emmanuel Macron dan jajaran kabinetnya. Sebab, pemerintah Macron kerap membanggakan diri telah membuka sekolah untuk mengurangi tekanan pada orang tua selama pandemi. Pemilu yang bakal digelar April juga kian dekat.

Menurut para tenaga pendidik yang demo, mereka tidak bisa mengajar dengan baik, tidak mendapatkan perlindungan yang layak terhadap virus SARS-CoV-2. Mereka juga lebih sering mendengar tentang perubahan kebijakan dari media dibandingkan dari pejabat yang menaungi bidang pendidikan. ”Pemerintah mengumumkan kebijakan, tapi tidak ada yang memikirkan apa artinya itu bagi para staf di lapangan,” tegas Oliver Flipo, salah satu kepala sekolah di Paris.

Para orang tua siswa tidak keberatan dengan aksi tersebut. Mereka justru memahaminya. Akim Aouchiche, salah satu orang tua siswa, mengungkapkan bahwa kelas yang diajar oleh para guru terlalu besar, kondisi lingkungan kerja kurang baik, serta gajinya tidak mencukupi. Jadi wajar mereka turun ke jalan.

Di hari yang sama, Senat Prancis menyetujui revisi undang-undang terkait pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pemberlakuan surat vaksin. Sebanyak 249 orang setuju, 63 menolak, dan 26 memilih abstain.

Salah satu usulan baru yang diusung adalah penduduk usia 18 tahun ke atas harus menunjukkan bukti sudah divaksin untuk bisa mengakses fasilitas publik. Seperti restoran, bar, museum, transportasi umum antarwilayah, dan area publik lainnya. Surat keterangan negatif Covid-19 tidak lagi berlaku. Pengecualian hanya diberikan untuk akses ke fasilitas dan layanan kesehatan.

Senat dan Dewan Nasional rencananya bertemu kemarin waktu setempat di Palais Bourbon untuk mencapai kesepakatan versi final RUU. Jika kesepakatan tercapai, RUU itu akan diajukan untuk pemungutan suara terakhir di Senat pada hari yang sama, dilanjutkan di Majelis Nasional pada hari berikutnya. Jika tidak ada kata sepakat, pembahasan ulang akan dilakukan.

Sejauh ini, vaksin memang masih menjadi jalan utama penangkal Covid-19. Beberapa negara mulai memberikan booster untuk meningkatkan imunitas.

Hasil penelitian awal yang dilakukan AstraZeneca, booster vaksin buatan mereka mampu menghasilkan respons imunitas yang lebih kuat untuk melawan berbagai varian virus SARS-CoV-2. Yaitu, mulai Alpha, Beta, Gamma, Delta, hingga Omicron. Uji coba itu dilakukan pada orang-orang yang sebelumnya mendapatkan vaksin lengkap jenis mRNA. Baik itu vaksin Pfizer-BioNTech maupun Moderna. (*)

Reporter: JP Group