Nasional

Rencana Luhut Buka Kembali Keran Ekspor Batu Bara, PB HMI Kecam

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara)

batampos – Rencana pemerintah melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka kembali ekspor batubara di tengah kekurangan pasokan batubara  khusus di sektor ketenagalistrikan dan industri dikecam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa. Menurutnya tindakan Luhut Binsar Pandjaitan telah jauh dari koridor nasionalisme, sekaligus tidak mewakili semangat presiden dalam menjaga pemanfaatan cadangan batu bara dalam negeri untuk kepentingan nasional.

“Pasokan batubara dalam negeri belum memenuhi target, kami mendukung ketika pemerintah memutuskan menutup keran ekspor untuk pemenuhan DMO batu bara. Kami menilai Tindakan Pak Menko Marves ini tidak mewakili semangat presiden dalam menjaga pemanfaatan cadangan batu bara dalam negeri untuk kepentingan nasional, sehingga pantas untuk didebat dan diingatkan”, Kata Ikram dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com (jaringan batampos.co.id), Kamis, (13/1).

Ikram juga mengatakan, serapan pasokan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dalam negeri sangat minim. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), per 10 Desember 2021, dari realisasi produksi batu bara Indonesia sebesar 560 juta ton sebesar 625 juta ton.

Sementara realisasi DMO hanya mencapai diangka 121,3 juta ton (88,2 persen) dari target 137,5 juta ton, berarti terdapat 16,2 juta ton kekurangan DMO atau 36,06 Triliun biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk menutupi kekurangan pasokan batu bara disektor ketenagalistrikan dan industri. Sehingga sangat tidak elok jika keran ekspor dibuka kembali, disaat indonesia kekurangan pasokan dalam negeri.

“Saat ini serapan DMO sangat minim, ini bisa kita lihat dari data hasil produksi batubara tahun 2021 yang tidak berpihak pada kepentingan nasional, dimana pasokan batubara dalam negeri lebih rendah dari target DMO tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) beserta pelaku usaha pertambangan batu bara dan PT PLN (Persero) sedang membahas mengenai kebijakan larangan ekspor batu bara.

Kementerian ESDM melalui melalui surat Ditjen Minerba nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan pada 31 Desember 2021, resmi melarang perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan kegiatan ekspor batu bara. Terutama, kepada perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) batu bara ke dalam negeri. Ketentuan DMO perusahaan batu bara ke dalam negeri sesuai dengan ketentuan minimal 25. (*)

Reporter: JP Group