Metropolis

Tuntut Gubernur Revisi UMK, Buruh Batam Kembali Lakukan Demo

Demo Buruh 4 F Cecep Mulyana 1
Demo buruh untuk memperjuangkan naiknya nilai UMK 2022

batampos – Buruh di Kota Batam kembali melanjutkan demonstrasi di depan Graha Kepri, Batam, Jumat (14/1).

Tuntutan mereka masih sama seperti sebelumnya, yakni meminta Gubernur Kepri untuk gunakan diskresinya dalam penetapan UMK tahun 2022 dan menarik Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional.

Perwakilan Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB) Kota Batam, Ramon mengatakan, jika Gubernur menetapkan upah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kota, ia mempertanyakan apakah Gubernur mau atau tidak mengembalikan rekomendasi itu ke pemerintah kota. Sebab, jika Gubernur tidak mau kembalikan ke pemerintah kota, opini yang dibangun oleh Gubernur selama ini terkesean menyalahkan Pemerintah Kota dan buruh.

“Seharusnya balikin aja ke pemerintah kota. Kalau memang Gubernur tak setuju dengan rekomendasi kota,” katanya.

Ia melanjutkan, jika nantinya Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan dari PTUN Tanjungpinang dan PTTUN Medan, ia mempertanyakan apakah Gubernur mau mengeluarkan SK baru terkait upah.

“Kemarin kita tanya, dia mau mengeluarkan SK baru. Tapi harus diingat, upah yang sudah ter-delay ini harus dibayarkan. Bagaimana dengan pengusaha, setuju atau tidak mereka bayar itu,” katanya.

Jika hal itu terjadi, tentunya akan memberatkan perusahaan karena harus menguatkan keuangan perusahaan.

“Mungkin Gubernur sudah memikirkan itu. Kami tetap bertahan d Posko Keprihatinan Upah untuk menjaga kesulitan kawan buruh di Kota Batam,” tuturnya.

Ia menambahkan, kedepannya buruh Kota Batam tak menutup kemungkinan akan melakukan aksi di MA. Sebab, di sana bukan hanya memproses UMK Batam saja. Namun juga permasalahan lainnya.

“Kita harus kawal itu sebagai bentuk keseriusan upah,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah aksi yang dilakukan buruh Kota Batam adalah sebagai bentuk perlawanan dari buruh terhadap upah murah.

Sebab dengan kenaikan upah yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 yang kenaikannya hanya 0,85 persen atau Rp 35 ribu sudah tidak sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mencontohkan, sejumlah kebutuhan pokok saat ini merangkak naik. Sebelumnya harga telur 10 sekitar Rp 15 ribu, saat ini sudah mencapai Rp 20 ribu. Selain itu, minyak goreng yang sebelumnya sekitaran Rp 25 ribu, saat ini sudah naik diatas Rp 30 ribu.

“Itu suatu warning buat Gubernur. Rp 35 ribu itu tidak sesuai lagi. Jadi kita masih berharap Gubernur mengajak kita untuk bermusyawarah. Tidak mungkin kita punya cita-cita menaikkan ekonomi 2022 sebesar 2,5 persen tapi upah hanya naik 0,85 persen,” ujarnya.

Ia melanjutkan, terkait dengan penetapan upah ini, 29 Gubernur di Indonesia yang masih menggunakan PP 36. Sementara 5 Gubernur yang tidak menggunakan PP 36 karena MK memutuskan Omnibus Law inkonstitusional bersyarat.

“Karena upah ini strategis dan berdampak luas ke masyarakat, Gubernur harus revisi itu (tidak menggunakan PP 36),” tuturnya.

Oleh sebab itu, buruh di Kota Batam berharap Gubernur merevisi SK 1373 terkait upah 2022 sebesar 5,2 persen.

“Kalau misalkan Gubernur tidak merivisi upah ini, kita akan berjuang terus sampai Gubernur mau merevisi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui buruh Kota Batam menggugat SK Gubernur Kepri yang menetapkan UMK Kota Batam tahun 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

Dalam SK UMK 2021, Gubernur Kepri menaikkan UMK Kota Batam sebesar Rp 20.651. Sementara menurut buruh, penetapan kenaikan upah sebesar Rp 20.651 itu tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015. Seharusnya upah naik sekitar Rp 114.000.

Gugatan buruh kemudian dikabulkan oleh PTUN Tanjungpinang yang kemudian dikuatkan dengan putusan PTUN Medan. Atas putusan PTUN Tanjungpinang serta PTUN Medan itu, Gubernur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Sehingga buruh meminta kepada Gubernur untuk memasukkan kekurangan bayar upah tahun 2021 itu kedalam kenaikan UMK tahun 2022. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah