Pro Kepri

 Yurioskandar Bagi bagi Jatah Uang Pengurusan Kuota Rokok Bintan

Sidang lanjutan kasus cukai dalam pengelolaan KPBPB di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (13/1) sore. F. Yusnadi Nazar

batampos– Sidang lanjutan kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018, menghadirkan sejumlah saksi.

BACA JUGA: Jaksa Hadirkan Anggota DPRD Karimun Sebagai Saksi, Sidang Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Karimun

Salah seorang saksi yang dihadirkan yakni Anggota II BP Kawasan Bintan Yurioskandar. Dia menyebut anggota DPRD Kepri, Bobby Jayanto ikut mengurus izin kuota rokok ke BP Kawasan Bintan untuk dua perusahaan rekannya yakni PT Golden Bambu dan Sri Artamas Sindo pada 2016. Setelah mendapat kuota rokok dari BP Kawasan Bintan, Bobby lalu memberi uang terima kasih sebesar Rp 50 juta lalu uang itu diserahkan saksi ke Kepala BP Kawasan Bintan, M Saleh Umar. “Dari dana itu saya diberi Rp 20 juta. Selain itu saya pernah dikasih M Saleh Umar uang Rp 40 juta. Saat itu saya tidak menanyakan uang itu dari siapa,” ungkap saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (13/1).

Pada 2017 dan 2018, saksi juga mengaku diperintah M Saleh Umar mengambil sejumlah uang dari importir PT.Golden Bambu bernama Vera. Namun ia tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan sebab langsung diserahkan kepada M Saleh Umar. “Fee yang saya dapat Rp200 juta. Selama dua tahun, sepertinya total yang saya dapat Rp 400 juta,” kata saksi.

Saksi juga mengaku pernah diperintah oleh M Saleh Umar untuk menyerahkan jatah uang pengaturan kuota rokok di Bintan kepada Kepala Bea dan Cukai Tanjungpinang Sodikin sebesar Rp 200 juta. “Saat itu Sodikin tidak mau menerima,” jelasnya.

Selanjutnya saksi tidak mengembalikan uang tersebut kepada M Saleh Umar. Namun yang itu digunakan saksi sebagai pinjaman. Uang tersebut kemudian dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat proses penyidikan.

Selanjutnya, saksi juga mengaku pernah dihubungi Apri Sujadi. Saat itu, Apri menanyakan apakah BP Kawasan mengeluarkan kuota rokok. Lalu saksi melapor kepada M Saleh Umar. “Jika ingin mengeluarkan kuota rokok, harus koordinasi dahulu,” katanya menirukan ucapan Apri.

Sebelumnya diketahui, Bupati Bintan non aktif Apri Sujadi bersama Plt Kepala BP Bintan, M Saleh Umar yang terlibat kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan KPBPB Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018, didakwa telah memperkaya diri, orang lain dan korporasi oleh JPU KPK. Perbuatan terdakwa Apri bersama M Saleh Umar menyebab kerugian negara sebesar Rp 425 miliar. (*)

Reporter: Yusnadi