Pro Kepri

Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Dugaan Korupsi Hibah dan Bansos Pemprov Kepri

Terlapor inisial TWW usai diperiksa Polda Kepri di Mapolres Tanjungpinang, Selasa (11/1) malam. f.yusnadi

batampos- Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri memeriksa 20 saksi, terkait dugaan korupsi dana hibah dan bansos. Ke 20 saksi yang berdomisili di Tanjungpinang ini, semuanya menghadiri panggilan penyidik.

BACA JUGA: Sejumlah Pejabat Pemprov Kepri Diperiksa Polisi

Banyak informasi yang didapat penyidik selama sepekan pemeriksaan di Tanjungpinang ini. Terkait pemeriksaan ini, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt membenarkannya. “Saya hanya bisa bilang iya, ada pemeriksaan di sana. Selebihnya belum bisa diinformasikan,” kata dia.

Dari informasi di lapangan, selain mendapatkan keterangan dari para saksi. Penyidik juga menyita berbagai dokumen, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos ini. Dokumen yang disita seperti dokumen anggaran, proposal hibah, Surat Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban hibah dan dokumen lainnya. Para saksi yang datang memberikan banyak informasi, sehingga sangat membantu kemajuan penyidikan ini.

Modus dugaan korupsi dana hibah dan bansos ini beragam. Namun diduga kegiatan dilakukan fiktif. Para pelapor di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) , Ti, Mi, Sp, Mi, Mo dan Aa, memiliki peranan yang berbeda.
Ada tingkatan-tingkatan berbeda, mulai dari mencari orang yang mau diajak untuk mencairkan dana bansos, lalu orang yang mengumpulkan dana yang sudah terkumpul dan setelah itu barulah diberikan ke pihak yang lain.

Pemeriksaan ke 20 orang saksi di Tanjungpinang ini, untuk menguatkan fakta-fakta yang telah didapat polisi mengenai alur dana bansos dan hibah tersebut. Sumber Batam Pos menyebutkan pemeriksaan ini masih akan terus dilakukan, namun belum ditentukan jadwal selanjutnya.

Penyelidikan terkait dugaan korupsi dana bansos dan hibah ini, sudah dimulai dari awal 2020. Kecurigaan polisi timbul, setelah adanya laporan mengenai hal ini. Cukup lama polisi mengumpulkan informasi mengenai dugaan korupsi ini.

Setelah mendapatkan keterangan dan bukti yang cukup. Tipidkor Polda Kepri meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, 6 Januari lalu. Hal ini ditandai dengan pengiriman SPDP ke kejaksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri) Hari Setiyono membenarkan adanya pengiriman SPDP ini. “Baru diterima tadi, nama-nama (tertera di SPDP) tidak hafal itu,” kata dia, Kamis (6/1) silam.

Terkait ke 6 nama itu, Aspidsus Kejati Kepri, Sugeng Riadi mengatakan bahwa statusnya masih terlapor. Ke enam orang itu, Ti, Mi, Sp, Mi, Mo dan Aa. Dari SPDP dikirimkan, mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 KUHP.

Pasal 2 ayat 1 UU 31, berbunyi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (*)

Reporter : FISKA JUANDA