Metropolis

Proses Endorsement di Kawasan Ekonomi Khusus Tidak Perlu Dokumen

IMG 20211117 WA0014 e1637225760452
Nongsa Digital park (NDP) menjadi salah satu area yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

batampos – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 terkait aturan perpajakan di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB), Selasa (11/1/2022) hingga Rabu (12/1/2022).

Dengan PMK ini, maka proses endorsement di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak perlu dokumen dan aktivitas pemeriksaan fisik.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJP Kepri, Untung Basuki, memaparkan, latar belakang dalam penerapan aturan perpajakan baru untuk memperkuat memperkuat pengawasan fasilitas perpajakan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan administrasi PPN yang sederhana.

Terbitnya PP Nomor 41/2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB dan belum adanya mekanisme pengawasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak (JKP) juga menjadi alasan mengapa aturan PMK ini diterapkan.

“PMK ini diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam pemberlakuan perpajakan di kawasan bebas. Substansi dari PMK tersebut diarahkan untuk penguatan administrasi PPN di KPBPB agar lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum, sederhana, efektif dalam pengawasannya serta mudah karena diterapkan secara elektronik sepenuhnya,” ujarnya.

Hal-hal yang ditekankan dalam pokok pengaturan PMK 173 adalah terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), BKP tidak berwujud, dan JKP di kawasan bebas.

Selain itu, peraturan baru tersebut juga mengatur terkait pemeriksaan fisik tertentu dari proses endorsement dan transisi kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sebelumnya berstatus kawasan bebas.

Proses endorsement secara umum akan dilakukan secara otomatis melalui sistem. Sepanjang dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap, endorsement dapat diberikan tanpa memerlukan dokumen atau aktivitas fisik.

Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat atau pegawai DJP atas pemasukan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDPP) ke KPBPB,berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkaitdengan pemasukan BKP tersebut.

“Dengan penerapan PMK ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan baik dalam pengawasan maupun pelayanan administrasi perpajakan di kawasan bebas,” harapnya.

Reporter: Rifki Setiawan