Pro Kepri

Mobil Pribadi Mantan Direktur PDAM Tirta Karimun jadi Barang Milik Negara

Mobil mantan direktur PDAM Tirta Karimun yang disita dalam kasus korupsi jadi barang milik negara

batampos- Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, telah memutuskan kedua terdakwa yaitu Joni Setiawan mantan Kabag Keuangan dan Indra Santo sebagai mantan Direktur PDAM Tirta Karimun yang sekarang berganti nama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Karimun masing-masing lima tahun enam bulan kurungan penjara dengan denda masing-masing Rp200 juta 2 bulan kurangan uang pengganti Rp1 miliar subsider 1 tahun dan denda Rp200 juta 2 bulan kurungan uang pengganti Rp600 juta subsider 8 bulan.

BACA JUGA: Polisi Sita 1 Kg Sabu dan 27 Butir Ekstasi, Dari Sindikat Pengedar Narkoba Jaringan Internasional

Sedangkan, barang bukti berupa satu unit kendaraan sedan warna putih dengan nomor polisi BP 1069 KY milik mantan Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Karimun. Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB) Kejaksaan Negeri Karimun Dhani Ranti ketika dikonfirmasi batampos, Kamis (20/1) menjelaskan bahwa barang bukti satu unit kendaraan milik terpidana korupsi Indra Santo disita menjadi barang rampasan negara.

” Begini, barang bukti milik terpidana korupsi Indra Santo tidak kita lelang. Tapi, akan dijadikan barang rampasan negara dan akan dijadikan aset negara,” terangnya.

Kenapa demikian, kata Ranti lagi, sesuai dengan surat edaran Kejaksaan Agung no 11 tahun 2015 tentang barang rampasan negara untuk kepentingan kejaksaan diperbolehkan untuk dijadikan aset negara. Dan, pihaknya sudah mengusulkan Kejaksaan Agung RI untuk dijadikan aset negara.

” Masih ada dua prosedur lagi yang harus dilalui, pertama kita masih menunggu surat keputusan dari Kejagung dan kedua penetapan dari Barang Milik Negara (BMN) yang akan didaftarkan menjadi aset milik negara,” ungkapnya.

Ketika sudah ada surat putusan tersebut, maka barang bukti satu unit kendaraan sedan milik terpidana korupsi Indra Santo akan dijadikan kendaraan operasional Kejaksaan Negeri Karimun. Sedangkan, kondisi kendaraan tersebut masih layak dipergunakan. ” Kalau kondisi kendaraannya masih baguslah. Tinggal menunggu penetapan saja, baru bisa dioperasikan,” tuturnya.(*)

Reporter : TRI HARYONO