Politika

DPR Soroti Impor Vaksin Senilai Rp 44 T

Indonesia menerima vaksin Pfizer donasi dari Covid-19 Vaccine Global Access (Covax) dengan jumlah 1.257.750 dosis, Sabtu (22/1). (Taofiq Rauf/Kominfo/Antara)

batampos – Program vaksinasi dalam mengantisipasi penularan Covid-19 selama pandemi memantik Komisi IX DPR membentuk panitia kerja (panja). Dalam panja yang baru saja dibentuk itu, DPR akan menyoroti proses pengadaan dan impor vaksin yang nilainya mencapai Rp 44,08 triliun.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, panja yang baru saja dibentuk itu untuk melakukan pengawasan dari program vaksin yang digencarkan pemerintah.

“Banyak yang harus kita lakukan pengawasan terhadap pengelolaan program vaksinasi ini. Tidak hanya dari aspek kehalalan,” kata Kurniasih kepada wartawan, Senin (24/1).

Kurniasih mengatakan, sejauh ini Komisi IX DPR tengah menyusun agenda panja. Salah satumnya mengenai regulasi hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin yang nilai impornya mencapai Rp 44,08 triliun. Kemudiaan pengadaan vaksin sebanyak 465,07 juta dosis.

Dia melanjutkan, insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor sepanjang 2021 mencapai Rp 8,33 triliun. Artinya, insentif fiskal itu mesti dapat dioptimalkan penggunaannya untuk percepatan vaksinasi di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan dan ada optimalisasi dari tata kelola vaksin yang lebih baik ke depan,” kata politikus PKS itu.

Diketahui dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk memberikan data-data terkait vaksin. Antara lain, jenis vaksin yang digunakan, jumlah setiap jenis vaksin, harga per dosis setiap jenis vaksin.

Tidak ketinggalan juga dia menyinggung jumlah hibah yang diterima Indonesia. Jumlah vaksin kedaluwarsa potensi penghematan APBN dengan adanya vaksin hibah dan target vaksinasi baik primer maupun booster paling lambat tanggal 25 Januari 2022. (*)

Reporter: JP Group