Ekonomi & Bisnis

Kemenperin Optimalkan Anggaran Guna Genjot Penggunaan Produk dalam Negeri 

ILUSTRASI: Seorang karyawan sedang menjahit di perusahaan garmen di Kawasan Industri Union Batuampar, Batam, Sabtu 3 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos – Pemerintah bertekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upayanya adalah percepatan belanja pemerintah. Karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran.

”Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, yang mewakili menteri perindustrian pada acara Kickoff Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1).

Dody menyampaikan, isu pertama adalah partisipasi publik. Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur. Misalnya, bentuk kolaborasi berbagai stakeholder. Mulai perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, hingga pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.

Isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri atas tiga aspek. Yaitu, tata kelola APBN, organisasi, dan individu. ”Aspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat penyerapan anggaran 2021 mencapai 97,45 persen dari pagu anggaran Rp 2,87 triliun. Capaian itu lebih besar dibanding penyerapan tahun sebelumnya sebesar 93,10 persen. Selanjutnya, Kemenperin pada 2022 mendapatkan pagu anggaran senilai Rp 2,86 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,82 triliun.

Tahun ini, Kemenperin optimistis pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas akan mendekati atau mencapai target sebesar 4 persen pada akhir 2022.

”Sepanjang tahun lalu, kami menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas sebesar 18 persen dan kontribusi ekspor dari produk industri sebesar 75 persen,” tambah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus meyakini, seiring pulihnya perekonomian nasional, kinerja sektor industri manufaktur juga diproyeksi meningkat.

’’Ada beberapa indikator kunci sektor industri yang memperlihatkan kemajuan cukup signifikan,” ujarnya.

Di antaranya, pertumbuhan sektor industri yang tercatat sebesar 4,12 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,51 persen. Indikator lainnya, kontribusi pengolahan nonmigas terhadap PDB nasional mencapai 17,33 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri.

”Melalui kebijakan local content ini, diharapkan industri dalam negeri semakin berdaya saing di kancah global serta mampu terus menopang perekonomian nasional. Kami juga terus mendorong agar substitusi impor pada akhir 2022 bisa mencapai 35 persen,” ujar Agus.

Tahun ini, Kemenperin akan memfasilitasi perusahaan industri dalam negeri untuk mendapatkan sertifikat TKDN sebanyak 1.250 produk. Pihaknya telah mengalokasikan pembiayaan melalui anggaran prioritas nasional (PN) sebesar Rp 20 miliar untuk memfasilitasi sertifikasi TKDN tersebut.

BACA JUGA: 70 Pabrik Ikut Program Kemasan Sederhana

’’Produk yang akan difasilitasi meliputi produk industri alat kesehatan, alat dan mesin pertanian, farmasi, permesinan, elektronika, dan telematika,” tutur Agus.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsjad Rasjid meyakini bahwa manufaktur akan mempunyai kontribusi terhadap PDB yang signifikan. Industri manufaktur pada 2021 dinilai mampu survive dan tetap tumbuh di masa pandemi. Arsjad mengatakan, pada 2022 sektor tersebut diperkirakan akan tetap meningkat karena disertai berbagai rangsangan dan insentif dari pemerintah.

’’Digitalisasi akan semakin mendorong industri ini menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya. (agf/c17/dio/*)

Reporter: JP Group