Nasional

Antisipasi Kasus Hepatitis Akut, Sekolah Jangan Abaikan Prokes

 

batampos – Pembelajaran tatap muka (PTM) segera digelar kembali. Sekolah diminta memperketat protokol kesehatan (prokes) dalam upaya antisipasi penularan penyakit hepatitis akut yang hingga kini masih belum diketahui etiologinya.

ilustrasi | freepik

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengaku khawatir penyakit ini dapat berubah menjadi pandemi terhadap anak. Karenanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan pihak sekolah harus melakukan langkah serius untuk mencegah penyebarannya.

Salah satunya, dengan mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Pemda membuat surat edaran sebagai pengingat tentang pentingnya meningkatkan disiplin prokes.

”Selain untuk mencegah Covid-19 yang masih pandemi, ini juga mencegah penularan hepatitis terhadap anak,” ujarnya, kemarin.

Pencegahan kasus hepatitis misterius anak ini hendaknya menjadi perhatian lebih, khususnya bagi anak usia Play Group (Day Care), PAUD/TK, dan SD/MI. Karenanya, harus menjadi kesadaran kolektif, khususnya bagi guru, siswa, dan orang tua.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, surat edaran yang ditujukan pada sekolah, guru, siswa, orangtua, dan warga sekolah lainnya sangatlah penting. Dengan adanya surat tersebut maka semua pihak bisa memiliki pemahaman yang baik mengenai penyakit ini. Terutama, terkait indikasi gejala, faktor penyebab, langkah pencegahan, serta kiat hidup bersih demi menjaga anak agar tidak tertular.

Sejauh ini, kebijakan PTM belum akan ada perubahan meski tengah marak kasus hepatitis akut misterius di luar negeri. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan SKB 4 Menteri terbaru yang mengatur soal PTM 100 persen.

Pada penyesuaian keenam, SKB Empat Menteri terbaru dengan Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, disebutkan bahwa penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan beberapa hal. Yakni, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjabarkan, bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan 2, dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, maka diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi daerah yang berada di dua level PPKM tersebut dengan capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen. Beberapa perubahan aktivitas lainnya dalam SKB ini ialah dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. dengan syarat, aktivitas dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3. Sementara di level 4 maksimal 50 persen.

Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ”Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya. (*)

 

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG