Ekonomi & Bisnis

Negara Berkembang di Asia Makin Tergantung dan Sulit Lepas dari Energi Fosil

ILUSTRASI: Seorang petugas sedang mengisi BBM di SPBU Vitka, Tiban, Batam, Sabtu 15 Mei 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos – Negara-negara berkembang di Asia diprediksi makin tergantung dan sulit lepas dari energi fosil. Sebab, dukungan terhadap infrastruktur gas fosil dan gas alam cair melalui pendanaan Bank Dunia dan cabang sektor privatnya untuk pembangkit berbahan bakar gas alam, saluran pipa masih dipertahankan.

Diketahui, Bank Dunia dan cabang sektor privatnya (Korporasi Keuangan Internasional) masih mempertahankan dukungannya terhadap infrastruktur gas fosil dan gas alam cair. Hal ini dilakukannya melalui pendanaan untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas, dan saluran pipa di Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan.

Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab atas model energi berbasis gas yang tidak berkelanjutan dan mudah menguap di negara-negara ini. Penelitian terbaru dari kelompok masyarakat sipil di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh mengungkapkan, praktik Lembaga Bank Dunia -yang mendorong ketergantungan negara-negara terhadap gas fosil- memberikan dukungan untuk transisi menuju energi yang berkelanjutan dan terbarukan.

Melansir keterangan resminya, Rabu, 11 Mei 2022, bangsa-bangsa di dunia mulai beralih dari bahan bakar fosil untuk memenuhi target Perjanjian Paris. Namun demikian, terdapat dana sebesar USD 379 miliar untuk infrastruktur gas baru yang direncanakan di Asia, yang terancam menjadi aset terdampar.

Adapun investasi gas yang terencana di Asia terdiri dari USD 189 miliar pembangkit listrik berbahan bakar gas, USD 54 miliar saluran pipa gas, dan USD 136 miliar terminal ekspor-impor gas alam cair. Apabila direalisasikan dan dioperasikan dalam kapasitas penuh, seluruh infrastruktur tersebut akan memberikan dampak besar hingga 1,5°C pemanasan global.

Studi kasus yang dirilis oleh kelompok sipil di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh ini menunjukkan bagaimana Lembaga Bank Dunia justru mendorong ketergantungan negara terhadap gas fosil, daripada menyediakan dukungan untuk proses transisi kepada energi yang berkelanjutan dan terbarukan.

Andri Prasetiyo dari Trend Asia di Indonesia menyebutkan, perencanaan infrastruktur gas yang baru melingkupi pembangkit listrik tenaga gas, saluran pipa, pelabuhan, terminal impor gas alam cair, dan pabrik regasifikasi. Hal ini akan menghambat upaya nyata transisi ke energi bersih dan terbarukan oleh Indonesia.

Selain berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan, emisi metana dari proyek tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca Indonesia di tengah krisis iklim dunia.

“Bank Dunia harus mengakui kebijakan mereka untuk mendukung infrastruktur gas fosil dan gas alam cair adalah sebuah kesalahan yang sangat merugikan. Hal itu juga berkontribusi besar pada ketergantungan Pakistan terhadap impor gas alam cair di masa kini dan juga harga tunai yang sangat mahal oleh pihak penyedia,” tambah Anggota Alternative Law Collective di Pakistan, Zain Moulvi.

Bank Dunia harus segera melakukan reorientasi terhadap prioritas dan pendanaannya untuk mengakselerasi transisi energi bersih berdasarkan prinsip pencemar membayar.

“Penelitian-penelitian ini juga menemukan Lembaga Bank Dunia tidak berkonsultasi secara sistematis dengan masyarakat sipil di negara di mana mereka beroperasi. Kami mendesak Bank Dunia untuk mengadakan dialog transparan dan terbuka untuk merespons kebutuhan energi lokal dan isu-isu lingkungan terkait, jelas Fran Witt dari Recourse dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Airlangga: Pemerintah Targetkan 23 Persen Proporsi Energi Terbarukan pada 2025

Menurutnya, keterbukaan dan transparansi juga harus selalu ditanamkan dalam persiapan pendanaan dan bantuan teknis kebijakan pembangunan Bank Dunia yang baru, serta dalam investasi dan pinjaman modal oleh Korporasi Keuangan Internasional yang justru mendukung pengembangan gas fosil di dunia.

Karena itu, lembaga Bank Dunia harus menggunakan sumber dayanya yang terbatas untuk mendukung pemerintah negara dalam upaya akselerasi transisi dari gas fosil dan gas alam cair impor dengan memfokuskan arah kebijakannya dan memastikan ketahanan energi secara jangka panjang.

“Ini akan mencakup penekanan pada energi terbarukan dan penyimpanannya, termasuk fleksibilitas dan peningkatan jaringan di masa mendatang. Tidak boleh ada kemunduran dalam komitmen mengatasi krisis iklim, menghapuskan bahan bakar fosil dan juga gas fosil,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group