Metropolis

Buruh: Segera Revisi UMK Batam 2021

buruh
Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Wali Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Wali Kota Batam. Mereka menuntut agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad segera merevisi UMK Batam 2021.

Dalam aksinya, mereka membawa 7 poin tuntutan. Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Karena, revisi tersebut untuk melegalkan metode Omnibus Law UU Cipta Kerja tanpa memberbaiki substansi UU Cipta Kerja. Selain itu, mereka juga menolak UU Cipta Kerja dan meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja dan dikembalikan ke Substansi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Ketiga, menolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Selanjutnya, ratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Kelima, tolak upah murah dan outsourcing. Keenam, revisi SK 2021 Kota Batam dengan menetapkan UMK 2021 Kota Batam sesuai putusan MA atas ditolaknya kasasi.

Dan tuntutan terakhir, realisasikan Pengadilan Hubungan Industrian (PHI) di Kota Batam. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI, Andi Jamaludin, mengatakan, tuntutan utama dari aksi kemarin meminta ke DPRD Kota Batam untuk mendorong revisi UMK Kota Batam tahun 2021.

Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang dilakukan oleh Gubernur Kepri.

”DPRD kami minta juga untuk mengawal itu, agar segera gubernur menetapkan SK yang baru dan merapel sisa utang pemerintah kepada buruh,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, buruh Kota Batam menggugat SK Gubernur Kepri yang menetapkan UMK Kota Batam tahun 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

Dalam SK UMK 2021, Gubernur Kepri, menaikkan UMK Kota Batam sebesar Rp 20.651. Sementara menurut buruh, penetapan kenaikan upah sebesar Rp 20.651 itu tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015. Seharusnya, upah naik sekitar Rp 114.000.

Gugatan buruh kemudian dikabulkan oleh PTUN Tanjungpinang yang kemudian dikuatkan dengan putusan PTUN Medan. Atas putusan PTUN Tanjungpinang serta PTUN Medan itu, Gubernur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, kasasi yang diajukan oleh gubernur itu ditolak oleh MA dan membatalkan SK Gubernur terkait dengan penetapan UMK Kota Batam tahun 2021.

”Yang paling utamanya itu, kemudian yang lain terkait dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya PHI di Kota Batam, agar tidak membenani pekerja yang mempunyai permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan.

”Kami minta DPRD Kota Batam untuk kawal terus. Bila perlu DPRD Batam ikut mengawal mengenai SK yang telah ditolak MA itu. Agar Gubernur segera mengeluarkan SK baru untuk UMK 2021,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, mengatakan, mengenai tuntutan dari buruh terkait revisi UU Cipta Kerja merupakan wewenang pemerintah pusat dan DPR RI bukan daerah.

Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemko Batam dan menyurati ke provinsi hingga pusat.

”Maka nanti ini akan kita bantu untuk menyampaikan ke level lebih tinggi ke provinsi dan juga pemerintah pusat itu yang paling utama,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan PHI yang selama ini ada di Tanjungpinang, menurut Aman, hal itu perlu ditindaklanjuti. Sebab, kasus ketenagakerjaan di Kota Batam cukup tinggi.

”Ketika ada permasalahan antara pekerja dengan perusahaan, mereka ingin persoalan ini tuntas sampai PHI. Mereka berat di transportasi,” kata Aman.

Selain itu, buruh juga meminta agar ada pertemuaan tiga bulan sekali antar buruh, pemerintah dan DPRD Kota Batam. Hal ini menurut Aman merupakan suatu yang baik dan pihaknya akan menjadwalkan agenda tersebut. Sehingga, persoalan buruh bisa terselesaikan dengan baik.

”Saya tadi merespons dengan baik kapan saja dan makanya nanti kita agendakan secara periodik untuk berdiskusi,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah