Rabu, 10 Agustus 2022

Bansos Diperpanjang sampai Desember

Jadi Rp 300 Ribu per Bulan

Baca Juga

F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Seorang warga mengambil bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui kantor pos di Batam Center, Kamis (14/5) lalu. Bantuan sosial tunai ini diberikan kepada warga terdampak yang terdaftar sebesar Rp 600 ribu per KK. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian bansos ini hingga Desember mendatang.

JAKARTA (BP) – Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang pemberian dana bantuan sosial (bansos) di tengah Pandemi Covid-19 ini. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan, dari April sampai Juni. Kemudian kebijakan berubah. Diperpanjang hingga Desember mendatang dengan nilai Rp 300 ribu per KK per bulannya. Sehingga, total pemberian bansos menjadi sembilan bulan.

”Bansos sembako Jabodeta­bek­ dan bansos tunai non-Ja­bodetabek diperpanjang men­jadi sembilan bulan hingga Desember,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada video conference di Jakarta, Senin (18/5) lalu.

Ani menyebut, perpanjangan waktu itu bertujuan agar menjaga daya beli masyarakat yang terpukul karena Covid-19. Seperti diketahui, pemerintah memberikan bansos untuk wilayah Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama April-Juni. Sementara, untuk yang non-Jabodetabek merupakan uang tunai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Namun, meski diperpanjang, jumlah insentif yang diberikan mengalami penurunan dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Nominal Rp 300 ribu per bulan itu terhitung untuk Juli sampai Desember 2020. ‘’Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300 ribu per bulan dari yang tadinya Rp 600 ribu per bulan,’’ imbuhnya.

Kemenkeu mencatat, anggaran bansos sembako Jabodetabek mencapai Rp 6,8 triliun dan bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Ani menambahkan, pembagian kartu PKH dan kartu sembako tidak berubah. Kartu PKH akan tetap dibagikan selama 12 bulan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima kartu sembako sebanyak 20 juta orang akan menerima penuh Rp200.000 per bulan selama 12 bulan.
Sejalan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo juga meninjau penyaluran Bansos ke kawasan Johar Baru Jakarta Pusat. Bantuan berupa sembako tersebut merupakan bagian dari bansos untuk masyarakat Jabodetabek selama masa pandemi yang diberikan tiga kali. ’’Hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga. Sudah yang ketiga,’’ terangnya.

Dia meminta agar penyaluran bantuan tersebut dipercepat sehingga bsia langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ’’Kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi lebih cepat dan lancar lagi,’’ lanjutnya.Dan yang tidak kalah penting, problem belum tuntasnya data bisa segera teratasi.

Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, dia sudah berdiskusi dnegan Mensos dan menteri Desa terkait percepatan penyaluran Bansos. ’’Insya Allah lima hari terakhir menjelang lebaran kita akan menyalurkan bansos besar-besaran,’’ terangnya usai ratas virtual bersama presiden.

Untuk Kemensos, dari 9 juta keluarga penerima manfaat ada 8,3 juta yang menjadi bagian penyaluran lima hari ke depan. Selebihnya, 700 ribu KPM perlu waktu lebih lama untuk penyaluran karena berada di wilayah remote. Butuh waktu setidaknya dua pekan untuk penyaluran. Sehingga, diperkirakan pasca Idul Fitri baru bisa tersalurkan 100 persen.

Penyaluran bansos itu akan mengandalkan PT Pos Indonesia karena jaringannya paling luas. Demi mengejar target penyaluran ke 8,3 juta KPM, pihak PT Pos memutuskan untuk meniadakan libur dua hari Idul Fitri. Seluruh cabang dimaksimalkan untuk penyaluran Bansos.

Sementara, untuk BLT Desa yang diambilkan dari dana desa, pendataannya diutamakan keluarga miskin baru. yakni, mereka yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. ’’Dana desa ini baru bisa didistribusikan kalau memang ada warga masyarakat yang belum tercantum di dalam DTKS,’’ lanjut mantan mendikbud itu.

Karena itu, tidak mudah untuk mempercepat penyaluran dana desa mengingat datanya harus dijaga agar tidak tumpang tindih dnegan data kemensos. Pihaknya sudha sepakat yang diprioritaskan adalah bantuan dari Kemensos lima hari ke depan. setelah itu warga yang belum medapatkan dalam artiu tidak terdata, akan mendapatkan dana desa.
Muhadjir meminta semua pihak saling membantu. Bila ada tetangga yang diketahui belum menerima bansos padahal termasuk keluarga miskin baru, segera dilaporkan ke pengurus warga. Atau warga miskin baru itu bisa berinisiatif melapor ke pengurus kampung atau ke balai desa. Prinsipnya, bantuan akan diberikan semaksimal mungkin dan merata bagi mereka yang membutuhkan.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari mengatakan, penyaluran bansos sembako di Jakarta ini merupakan tahap III. Di mana, tahap ini sudah dimulai sejak Sabtu (16/5) lalu. “Setelah lebaran, masih ada tiga tahap lagi sehingga total menjadi enam tahap untuk DKI Jakarta dan Bodetabek,” ujarnya.

Mengenai perbedaan data, dia pun memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan data antara Kementerian Sosial dengan Pemprov DKI Jakarta dalam distribusi bansos bantuan Presiden. Sebab, pemerintah daerah (pemda) termasuk Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan up dating data. Di DKI Jakarta sendiri, ada penambahan data penerima bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK). ”Jadi karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, maka sisanya yang 800 ribuan itu anggarannya dari APBD DKI Jakarta,” jelasnya.

Dia turut berpesan, bagi seluruh pemda, pandemi Covid-19 ini merupakan momentum untuk memperbarui data masyarakat penerima bansos. Karena, data masyarakat miskin dan rentan ini, akan tetap digunakan untuk bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bahkan setelah pandemi selesai.

Sementara, terkait bantuan sosial tunai (BST), Mensos memastikan sudah menindaklanjuti arahan Presiden agar mempercepat distribusinya. Langkah yang diambil ialah menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran. Selama ini, kata dia, PT Pos sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun dia menilai langkah itu masih kurang.

Dia meminta, agar pelayanan bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat. Caranya, dengan membuka kios di kantor desa, di sekolah, atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Pene­rima Manfaat (KPM) setem­pat.

Kemudian, meningkatkan volume penyaluran dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, PT Pos juga diminta untuk memperpanjang durasi penyaluran. “Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan selesai.Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” tegasnya.

Sebagai informasi, distribusi bansos sembako menjangkau 2,7 juta KK. Dimana untuk DKI Jakarta menjangkau 2,1 juta KK, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek/daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) diperuntukkan bagi 600 ribu KK.

Sedangkan untuk BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan Program Sembako. Indeks bantuannya sama dengan program bansos sembako presiden, yakni Rp600 ribu/KK/bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.

Himbau Daerah Jangan Lamban Salurkan Bansos
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan hingga saat ini ada beberapa daerah yang terhitung lamban dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Halim telah menyurati kepala-kepala daerah tersebut.

Halim meminta kepala daerah bergerak cepat dan membantu desa dalam mempercepat penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa tersebut. BLT Desa harus segera dilakukan mengingat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu penyaluran.

“Hari ini kita berkirim surat lagi khusus kepada daerah yang penyaluran BLT Desanya masih sangat rendah, untuk dilakukan percepatan. Sekali­gus kita support data terkait desa yang sudah melakukan Musdes (Musyawarah Desa) Khusus, dan desa yang belum menyalurkan BLT dana desa. Sekaligus juga untuk membantu mempercepat proses penyalurannya,” ujar Halim.

Halim menyebut, provinsi dengan penyaluran BLT yang paling lambat adalah Banten. ”Kalau tidak salah baru 5 desa yang sudah tersalurkan. Padahal Musdes Khususnya sudah banyak, sudah hampir 50 persen desa. Tapi yang salur baru 5 desa, kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh. Ini adalah 5 provinsi terendah,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kemendes PDTT, lima provinsi dengan persentase jumlah desa paling sedikit yang telah menyalurkan BLT Dana Desa diantaranya Provinsi Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Aceh.

Sementara provinsi yang hampir seluruh desanya telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa. Ia menyebutkan lima provinsi dengan persentase jumlah desa terbanyak yang telah menyalurkan BLT Dana Desa yakni Provinsi Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.(***)

 

 

Update