Rabu, 10 Agustus 2022

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

KPU Beri Banyak Prasyarat

Baca Juga

F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Petugas PPK bersama dan pegawai kantor Kecamatan Batam Kota menurunkan logistik Pemilu di kantor Kecamatan Batam Kota, Senin (15/4).

JAKARTA (BP) – Pemerintah akhirnya menyampaikan sikapnya terkait nasib pelaksanaan Pilkada 2020. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar pemungutan suara tetap dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan, Pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi keberlangsungannya hingga sampai kapan. Sementara di sisi lain, tuntutan keberlangsungan proses demokrasi harus tetap berjalan.

“Kita harus optimis bahwa kita bisa laksanakan Pilkada ini,” ujarnya, Jumat (22/5). Dia menyebut jajaran pemerintah seperti Kementerian Kesehatan hingga Gugus Tugas penanggulangan Covid-19 siap mendukung pelaksanaannya dengan menggunakan protokol kesehatan. ”Saya kira kondisi dan syarat itu bisa diatasi,” terangnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menambahkan, pihaknya sudah melakukan kajian pemilu secara global di masa pandemi. Di mana ada 26 negara di dunia yang tetap menjalankan. “Hampir semuanya menunjukkan spirit nationnya yang luar biasa,” imbuhnya.

Indonesia, lanjut dia, bisa melakukan hal serupa. Yang terpenting, pelaksanaannya bisa diikuti dengan memenuhi protokol kesehatan. Akmal mengatakan, Kemendagri juga sudah melakukan kajian sebagai bahan masukan ke KPU untuk menjalankan tahapan di masa pandemi.

Untuk tahap pemutakhiran data pemilih misalnya, kemendagri mengusulkan agar prosesnya menggunakan standar kesehatan yang ketat. Di mana petugas PPDP harus memiliki syarat sehat dan memperhatikan physical distancing. Kerja tersebut, kata Akmal, sudah berhasil dilakukan relawan Kementerian Sosial dalam menyisir data bansos.

“Relawan dari kemensos dapat bekerja dengan baik,” ungkapnya. Contoh lainnya dalam pendaftaran pasangan calon, Kemendagri mengusulkan agar tata caranya ditata. Misalnya dengan cukup diwakilkan beberapa orang tanpa iring-iringan.

Akmal menambahkan, jika menunggu pandemi selesai, akan sangat sulit. Apalagi WHO sudah menyebut pandemi akan berlangsung hingga dua tahun. “Apa iya kalau september 2021 akan selesai? Lalu sampai kapan kita menunda terus,” tutunya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, sebagaimana disampaikan dulu, opsi 9 Desember bisa saja dilakukan. Hanya saja, ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Dari sisi regulasi misalnya, apakah mungkin tahapan pilkada teknisnya disesuaikan sementara UU 10/2016 sudah mengatur rigit.

“PKPU ga boleh bertentangan dengan UU. Suatu saat bisa dipersoalkan pasangan calon, bahaya,” ujarnya.

Kemudian dari sisi anggaran, implikasi penggunaan protokol kesehatan juga tidak sederhana. Dari hitungan KPU, yang paling minim seperti masker saja kebutuhannya besar. Setidaknya penyelenggara harus menyediakan 105 juta unit masker untuk pemilih dan petugas di 270 daerah.

Selain itu untuk hand sanitizer, jika masing-masing TPS menyediakan satu, maka dibutuhkan 150 ribuan botol. “Termasuk petugas 9 orang petugas per TPS. Di Negara lain mereka memfasilitasi petugas dengan APD,” imbuhnya. Jumlah anggaran tersebut bisa bertambah jika nanti kebijakan pengurangan jumlah pemilih per TPS dikurangi. “Konsekuensi anggaran yang harus ditanggung sangat besar,” tuturnya.

Selanjutnya dari sisi kultur, KPU mempertanyakan apakah masyarakat sudah mampu menjalankan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan. Sebab jika tidak mampu, Pilkada akan menjadi cluster penyebaan baru. “Apakah cukup waktu, kultur masyarakat bisa menerima new normal dan menjalankan,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, meskipun pandemi belum berakhir, pemerintah harus tetap melaksanakan Pilkada pada 2020. Menurutnya, penundaan selama 3 bulan cukup untuk menyiapkan pilkada di tengah wabah.

Dedi mengatakan, pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan pilkada tetap digelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah. KPU seharusnya tidak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali.

”Kecuali mereka memang gagal menyiapkan keperluan pelaksanaan” terang Dedi, kemarin.

Ia menambahkan, KPU semestinya memiliki skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020. Alternatif itu bisa berupa tata laksana di masa pandemi agar tetap berjalan. Bagaimanapun, lanjut dia, pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan.

Menurutnya, proses pilkada dapat dilaksanakan dalam masa pandemi, meskipun dalam tahapan ada yang perlu dievaluasi atau pun ditiadakan. ”Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka, sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa,” terangnya.

Dalam analisanya, menunda pilkada terlalu lama beresiko pada politik anggaran. Dia mengkhawatirkan jika negara harus menambah biaya pilkada hanya karena penundaan, juga terkait proses regenerasi politik.(***)

Reporter : JP GROUP
Editor : ALFIAN LUMBAN GAOL

Update