Rabu, 10 Agustus 2022

Pembayaran Pajak Online Tak Maksimal

Kepala BP2RD Kepri Tolak Beberkan Kondisi PAD

Baca Juga

F. Cecep Mulyana/Batam pos
Reni Yusneli

TANJUNGPINANG (BP)- Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli menolak untuk membeberkan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri. Menurutnya, terkait perkembangan serapan PAD tersebut sudah disampaikan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah.

”Saya tidak mahu diwawancara, bisa konfirmasi langsung ke Plt Gubernur atau Pak Sekda,” ujar Reni Yusneli usai menyampaikan laporan mengenai kondisi PAD Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (28/5).

Plt Gubernur Kepri, Isdianto mengaku sudah men­dapatkan laporan dari Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli mengenai kondisi PAD Provinsi Kepri ditengah pandemi Covid-19 ini. Ditanya berapa progres yang sudah dicapai dari target Rp 1,2 triliun? Mengenai hal itu, Mantan Kepala BP2RD Provinsi Kepri mengatakan hampir semua sektor PAD mengalami penurunan pendapatan.

”Yang jelas kondisi kita memang tidak menggemberikan, karena penerimaan pendapatan kita mengalami penurunan. Karena sistem pembayaran pajak online yang kita terapkan belum berjalan maksimal,” ujar Isdianto dilokasi yang sama.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah membenarkan sudah ada laporan dari BP2RD Provinsi Kepri. Meskipun sudah memegang data laporan tersebut, Sekda Arif mengaku belum mendapatkan laporan yang valid dari BP2RD Provinsi Kepri terkait kondisi terkini PAD Kepri. Sebagai gambaran, katanya, pada kondisi normal penerimaan pembayaran bisa mencapai Rp 1,3 miliar sampai Rp1,4 miliar per hari.

”Sekarang ini pendapatan kita sejak digunakan sistem online hanya pada kisaran Rp 300 juta-Rp 400 juta perhari. Karena kondisi yang kurang baik ini, makanya pelayanan pembayaran pajak secara off line kembali dibuka pada 2 Juni 2020 mendatang,” ujar Sekda Arif ditempat yang sama.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan meskipun sudah memasuki triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2020 ini, namun pihaknya belum mendapatkan update mengenai PAD sudah masuk. Ia khawatir, selain target yang berat untuk dicapai, kondisi keuangan Pemprov akan diperparah dengan pemotongan dana transfer dari pusat.

”Mengenai adanya rapat khusus PAD di Gedung Daerah hari ini (kemarin,red) memang kita dapat laporan. Namun terkait progres yang sudah dicapai, Banggar belum ada menerima laporan tersebut,” ujar Irwansyah yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut.

Secara umum Pemprov Kepri menargetkan PAD TA 2020 ini sebesar Rp1,2 triliun. Proyeksi tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1,1 triliun. Adapun komponennya adalah ajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 428 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 28 miliar (7,04 persen) dari target 2019 yang nilainya Rp 400 miliar.

Berikutnya adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang targetnya diturunkan Pemprov sebesar Rp 2,8 miliar (1,05 persen) dari Rp 270 miliar menjadi Rp 267 miliar. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) targetnya dinaikan sebesar Rp 17 miliar (5,60 persen) dari Rp 310 miliar menjadi Rp 328 miliar pada tahun 2020 ini.

Kemudian yang mengalami penurunan signifikan adalah Pajak Air Permukaan (PAP) dari Rp 1,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 900 juta atau turun sebesar Rp 625 miliar (41,01 persen).
Selain itu adalah retrebusi daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 767 juta atau 1,17 persen dari target 2019 yang ditetapkan pada angka Rp 65 miliar. (***)

Reporter : JAILANI
Editor : DEDE HADI

Update