Rabu, 10 Agustus 2022

Lapor Keluhan Bansos via Aplikasi

Atasi Korupsi Dana Covid-19

Baca Juga

F. Dalil Harahap/Batam Pos
Warga antre melihat daftar nama penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial di Kantor Pos, Tunas Regency, Sagulung, Senin (18/5) lalu. Warga secara terbuka bisa melaporkan keluhan terkait bansos via aplikasi Jaga yang diluncurkan KPK, Jumat (29/5) kemarin.

JAKARTA (BP) – Keluhan masyarakat soal indikasi penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial (bansos), bisa disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi Jaga. Dengan platform itu masyarakat juga bisa mencari tahu informasi seputar bansos di setiap daerah.

Aplikasi yang bisa diunduh di Playstore tersebut sejatinya sudah lama diluncurkan KPK. Tepatnya di masa kepemimpinan Agus Rahardjo, dkk. Di era Ketua KPK Firli Bahuri, aplikasi tersebut ditambahi fitur Bansos Covid-19 yang menyediakan layanan informasi seputar bansos dan pelaporan keluhan. Khususnya keluhan tentang ketidaksesuaian bantuan.

Khusus untuk fitur Jaga Bansos, KPK baru meluncurkannya secara virtual bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh, Jumat (29/5) kemarin. ”Hari ini (kemarin, red) kami luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun oleh KPK, yaitu Jaga Bansos,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan lewat aplikasi itu. Laporan itu kemudian akan diteruskan ke kepala daerah. ”Misalnya, ada (laporan) di Jawa Barat, kami akan hubungi Provinsi Jawa Barat ada gubernur, ada inspektorat, ada kepala perwakilan BPKP. Jika ada pelaporan di tingkat kabupaten/kota, kami segera menghubungi bupati/wali kota,” paparnya.

Sejauh ini, KPK telah bekerjasama dengan BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan tidak terjadi tindak pidana korupsi (tipikor) terkait penanganan Covid-19. Pencegahan itu sudah disosialisasikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bansos.

KPK mendorong pengguna­an DTKS (data terpadu kesejah­teraan sosial) sebagai rujukan awal pendataan di lapangan. Teknis pendataan dilakukan dengan melibatkan satuan kerja terkecil di tengah masyarakat, yaitu RT/RW. Pendataan itu juga untuk perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil. (***)

Reporter : JP GROUP
Editor : CHAHAYA SIMANJUNTAK

Update