Rabu, 10 Agustus 2022

New Normal, UMKM Butuh Suntikan Modal

Kadin Kepri Desak Pemda Alokasikan Anggaran

Baca Juga

F. DOKUMENTASI PRIBADI UNTUK BATAM POS
Ma’ruf Maulana

BATAM (BP) – Pandemi Covid-19 menghantam semua lini usaha. Tak hanya usaha berskala besar, tapi juga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam.

Padahal, UMKM sebelumnya terbukti paling kuat menghadapi krisis, seperti yang terjadi pada tahun 1998, sektor UMKM mampu bertahan. Namun akibat pandemi Covid-19, tak sedikit UMKM yang gulung tikar. Bahkan tak sedikit yang menghentikan usahanya untuk sementara waktu, sambil menunggu pandemi berakhir.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau, Ahmad Ma’ruf Maulana, menilai, sektor UMKM ini harus mendapatkan perhatian serius. Apalagi new normal sudah digaungkan pemerintah pusat hingga ke daerah, sehingga sudah saatnya sektor UMKM bangkit.

Namun, Ma’ruf melihat ada kendala serius yang dihadapi oleh UMKM, yakni keterbatasan modal usaha. Apalagi selama pandemi Covid-19, modal mereka lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. Sebab, selama pandemi usaha mereka tidak berjalan, sehingga tidak ada pemasukan.

“Maka Pemda, baik itu di tingkat kota, kabupaten, maupun Provinsi Kepri, jangan menutup mata. Harus ada progres yang jelas untuk menghindupkan sektor UMKM,” ujar Ma’ruf, Selasa (2/6) malam di Batam.

Ma’ruf punya alasan kuat mengapa ia mendorong pemerintah memberi perhatian serius, karena masyarakat yang menggantungkan diri di sektor UMKM ini cukup banyak. Di Batam saja, ada sekitar 81.486 UMKM. Jika sektor UMKM mampu dihidupkan kembali lebih awal, maka pengangguran dan kemiskinan lumayan berkurang. Sebab, lapangan kerja saat ini masih sulit. Butuh waktu untuk sektor ekonomi lainnya untuk bangkit.

Untuk itu, Ma’ruf meminta Pemda di era new normal, menyediakan dana bergulir untuk membantu para pelaku UMKM menghidupkan usahanya kembali. “Mereka butuh modal lagi untuk recovery usahanya yang terdampak Covid-19,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf yang juga Ketua Golkar Kepri ini menilai, sangat naif, jika kepala daerah di era Covid-19 ini mampu tampil mencitrakan diri seperti pahlawan, namun tidak membuat progres yang jelas untuk menghidupkan sektor UMKM. Padahal, rakyat kecil juga menyumbang pajak dan retribusi, seperti Pajak Penerangan jalan Umum (PJU), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari setiap liter BBM yang dibeli masyarakat, pajak restoran, hotel, dan sektor pariwisata, serta sektor lainnya.

“Jangan diam seribu bahasa ketika bicara soal UMKM. Ingat, dana bergulir itu uang rakyat yang diambil pemda dari pajak-pajak maupun retribusi. Termasuk itu juga pajak-pajak kami para pengusaha. Tolong Pemda peka, perhatikan UMKM, beri dana bergulir ke mereka,” pinta Ma’ruf.

Selain mendorong pemda menyediakan dana bergulir, ketua Kadin Kepri dua periode ini, juga mendorong perbankan memberi kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha UMK ini. Pemda bisa membantu menghubungkan pelaku UMKM dengan perbankan.

Ma’ruf menilai, disaat kondisi seperti sekarang ini, kepala daerah dituntut lebih kreatif, dalam mengupayakan berbagai cara untuk menghidupkan sektor perekonomian di daerahnya. Termasuk menghidupkan sektor UMKM.

“Tampillah sebagai pembela ekonomi kerakyatan. Pemda jangan hanya mengejar PAD (pendapatan asli daerah), tapi lupa tanggungjawab menghidupkan ekonomi kerakyatan,” ujar Ma’ruf.

Selain mendesak Pemda menyediakan dana bergulir dan membantu memudahkan UMKM pada akses permodalan perbankan, Ma’ruf juga mendesak pemda membuat terobosan-terobosan baru untuk menghidupkan semua sektor ekonomi. Antara lain, membantu UMKM mencarikan market atau pasar terhadap produk-produk mereka, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kemudian, menghilangkan semua regulasi yang bisa menghambat tumbuh kembang sektor UMKM. Mulai dengan membantu perizinanan yang berbiaya rendah atau bahkan sebaiknya digratiskan, hingga mengurangi beban-beban pajak dan biaya-biaya lain yang memberatkan.

“Berikan relaksasi, berikan kemudahan seluas-luasnya, sehingga ekonomi kerakyatan ini benar-benar bisa bangkit. New Normal nanti, saatnya menyelamatkan ekonomi kerakyatan,” tegas Ma’ruf. (*)

Reporter : MUHAMMAD NUR
Editor : MOHAMMAD TAHANG

Update