Rabu, 10 Agustus 2022

DPR Minta Dilakukan secara Offline

Pelatihan Prakerja

Baca Juga

KEMUDAHAN: Para penjahit di Samarinda memproduksi masker untuk memenuhi pesanan dari Disperindagkop dan UMKM Kaltim sebanyak 500 ribu lembar.NURAINI/KALTIM POST

JAKARTA (BP) – Indonesia sudah mulai kembali bekerja. Program pemerintah yang selama ini dilakukan secara online, bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Komisi IX DPR RI pun meminta agar program pelatihan Kartu Prakerja dilakukan secara offline atau campuran.

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru, sudah saatnya pemerintah kembali ke desain awal pelaksanaan program Kartu Prakerja. ”Yaitu melalui pelatihan offline atau gabungan online dan offline,” terang dia, Jumat (5/6).

Menurut Yahya, pelatihan tatap muka mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori dan 70 persen praktek. Sehingga, kata dia, sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yg dirumahkan, terkena PHK atau pelaku UMKM yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, dalam praktik selama ini, pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu dengan jumlah peserta yang terbatas 16 orang setiap angkatan, sehingga sangat efektif.

Namun, papar dia, yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya. Besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp 4 juta perorang.

”Sedangkan untuk insentif dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu perbulan selama 3 bulan,” terang pria asal Bawean, Gresik, Jawa Timur itu. Dengan demikian, lanjut Yahya, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi menjadi sekitar 4 juta orang.

Legislator asal dari Dapil Jawa Timur VII itu mengungkapkan, pelatihan tatap muka akan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia. Yaitu, 21 BLK milik pusat dan 284 milik pemerintah daerah dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang. ”Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” lanjut dia.

Yahya yakin, dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline seperti desain awal, maka akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang selama ini dilaksanakan secara online.

Tetapi, terang dia, dalam masa transisi sekarang ini dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline. Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK.

Pelatihan online juga lebih diminati oleh peserta milenial, sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline.

Ia juga berharap penerapan pelatihan offline jadi momentum untuk percepatan pemberdayaan BLK yang sudah dicanangkan Kemenaker. ”Yang lebih penting, peserta akan mendapatkan keterampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama pandemi Covid-19,” tegasnya. (lum/***)

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG

Update