Rabu, 10 Agustus 2022

Kebut Cleansing Data BPJS Kesehatan

Baca Juga

F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Sejumlah warga saat mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan cabang Batam, Rabu (6/11/2019). Kini BPJS Kesehatan sedang menyelesaikan permasalahan data kepesertaan. Salah satunya pada data penerima bantuan iuran (PBI).

JAKARTA (BP) – Salah satu permasalahan dalam BPJS Kesehatan adalah data kepesertaan. Salah satunya pada data penerima bantuan iuran (PBI) yang ditujukan untuk yang kurang mampu.

Cleansing data menjadi salah satu amanah dari hasil audit BPKP.

Pemerintah melakukan pembaruan data peserta PBI secara berkala. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, bahwa penetapan PBI mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut diperbarui setiap enam bulan sekali. ”DTKS termutakhir diterbitkan pada Januari 2020, jumlahnya 97,3 juta jiwa,” ucapnya kemarin (12/6). DTKS dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Iqbal meminta perlu dilakukan sosialisasi terus menerus agar masyarakat dapat mengetahui apakah dia dan anggota keluarganya terdaftar dalam DTKS atau tidak. Sebab jika tidak masuk DTKS maka akan dinonaktifkan kepesertaan PBI-nya. Jika tidak singkron data, maka masyarakat bisa lapor ke dinas sosial setempat. Termasuk untuk urusan kematian dan kelahiran.

Untuk mempermudah hal itu, BPJS Kesehatan di kantor cabang berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk melakukan kroscek. Terutama bagi yang memiliki anggota keluarga belum terdaftar di DTKS.

”Jika berhasil, harapan kami jumlah DTKS di bulan Juli 2020 jumlahnya dapat meningkat sekitar 6,7 juta jiwa atau menjadi sekitar 104 juta jiwa,” tuturnya. Iqbal menambahkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan masyarakat ke dalam DTKS.

Jika peserta PBI Jaminan berstatus peserta yang sudah dinonaktifkan paling lama enam bulan lalu dan saat ini membutuhkan layanan kesehatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri ke Dinas Sosial setempat. Dari dinas sosial akan mendapatkan surat keterangan dan selanjutnya dilakukan pengaktifan kembali sebagai peserta PBI oleh BPJS Kesehatan.

Bila peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

”Peserta yang beralih ke segmen mandiri, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari,” ungkapnya.

Menko PMK, Muhajdir Effendy menyatakan, bahwa cleansing data sudah dilakukan. Dia mengakui bahwa hal tersebut belum optimal. Muhadjir menuturkan bahwa kementeriannya sedang melakukan koordinasi untuk menyiapkan penataan ulang DTKS.

”Data lama ada 20 juta status inklusion dan ekslusion error,” bebernya.

Dia menyaratakan bahwa hal itu masih membutuhkan pembersihan data. Di sisi lain juga ada data warga miskin baru yang dikumpulkan melalui RT yang diverifikasi desa hingga kabupaten atau kota. ”Saya mohon waktu kami sedang bekerja keras memutakhiran data,” ujarnya. (***/lyn)

Reporter : JP GROUP
Editor : MOHAMMAD TAHANG

Update