Rabu, 10 Agustus 2022

Waspadai TPPU di Daerah

Mendagri-PPATK Jalin Sinergi

Baca Juga

F. FEDRIK TARIGAN/JAWA POS
Tito Karnavian

JAKARTA (BP) – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang menjadi basis ekonomi di daerah akan lebih mendapat proteksi. Salah satunya dengan menghindari unit usaha tersebut disusupi dan menjadi tempat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Komitmen tersebut dicapai dalam rapat kerja antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Jakarta, kemarin (16/5). Tito mengatakan, KSP dan USP di daerah memiliki peran besar mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

”Nah terkait dengan masalah koperasi simpan pinjam tadi kami sependapat bahwa memang bisa menjadi tempat untuk transaksi yang tidak legal atau yang tidak sesuai dengan UU,” ujarnya.

Untuk itu, sebagai pembina pemerintahan daerah, pihaknya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada di Kemendagri untuk mendorong membuat sistem yang lebih prudent. Namun, Mendagri juga kembali menegaskan bahwa sistem monitoring ini tujuannya untuk mendukung KSP dan USP yang sehat.

”Untuk menyehat KSP dan melindungi mereka dari tindak pidana. Kalau tindak pidana itu kan mereka repot sendiri juga,” tuturnya. Untuk teknisnya, Mendagri dan Kepala PPATK sepakat untuk menindaklanjuti dengan pertemuan di level teknis guna pembahasan lebih lanjut.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan, kejahatan keuangan bukan hanya berisiko pada kerugian keuangan negara. Tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dalam negeri dan menurunkan kapasitas fiskal pemerintah.

”Ini adalah bagian penting dari upaya PPATK mendukung penegakan hukum serta menjaga stabilitas dan integritas perekonomian,” jelas Dian. Bantuan kepada KSP dan USP setidaknya bisa menutup satu jalur gemuk pencucian uang. Secara tidak langsung, hal tersebut akan membantu sistem ekonomi dan keuangan lebih sehat.

PPATK sebelumnya mengumpulkan data Sectoral Risk Assesment untuk memetakan kemungkinan modus kejahatan keuangan. Data tersebut menunjukkan secara nasional ada 11.672 populasi penyedia barang dan jasa dalam bentuk KSP dan USP. ”Dari total populasi itu, baru 1.535 yang teregister di PPATK,” lanjut Dian.

Populasi yang terdata paling banyak adalah perusahaan atau agen properti. Agen properti ini merupakan salah satu sektor yang paling sering dimanfaatkan oknum untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Kemudian disusul sektor kendaraan bermotor, permata atau logam mulia, serta barang seni dan antik.

Sejak 2012 hingga Juni 2020 ini, 1.535 populasi itu telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) hingga 3.806 laporan. Dari sini dapat dilihat bahwa KSP dan USP bisa berperan besar jika secara aktif melaporkan transaksi mencurigakan. (far/deb/*)

Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG

Update